Jakarta, Gesuri.id - Gilbert Simanjuntak, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Komisi B mengatakan pengorbanan rakyat berpuluh tahun dengan represi Orde Baru dan reformasi tahun 1998, ternyata tidak menghilangkan KKN sepenuhnya seperti tuntutan reformasi kala itu.
Baca: Prasetyo Tolak Pengajuan Utang Anies Baswedan Rp 4 Triliun
Ia menilai apabila Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya menjauhi KKN dan pro rakyat maka Gubernur Anies dan Wakilnya menunjukkan dan melakukan secara aktif KKN.
Gilbert mencontohkan pemberian hibah ke Istri Gubernur sebagai Bunda PAUD (Rp 63 M), lalu Yayasan yang dikelola Ayah Wagub (Rp. 480 juta), Yayasan Binaan Wakil Ketua DPRD (Rp. 900juta).
"Lalu muncullah pasukan siber sebagai bentuk umpan balik yang berbau KKN, dan pembelaan lainnya kepada program Gubernur-Wakil Gubernur tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat," ujarnya, Jumat (26/11).
Gilbert menyayangkan sebab dana hibah tersebut sesungguhnya milik rakyat yang harusnya diprioritaskan untuk kepentingan rakyat.
"Bentuk KKN tidak selalu berada di ruang hitam putih, sering berada di ruang abu-abu yang hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki hati yang bening," tandasnya.
Baca: Cyber Army MUI, Ima: Jangan Ikut Politik Praktis Anies
"Disini yang berbicara adalah kepatutan, dan kepantasan. Dalam perguruan tinggi, seorang dosen sangat menghindari yang namanya moral hazard, dan batasannya adalah kesadaran," lanjutnya.
Ia menambahkan sepertinya semangat Reformasi masih harus dibangkitkan lagi sekarang ini, melihat maraknya KKN yang menghilangkan meritokrasi dan hanya akan mengorbankan rakyat dan negara.
