Kaltara, Gesuri.id - Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus optimistis realisasi APBD Kaltara mencapai 90 persen meskipun menjelang akhir tahun seperti saat ini tentu ada kegiatan yang sifatnya strategis yang harus dikejar realisasinya.
Baca: Arteria Desak Aparat Cari Aktor Bom Polsek Astana Anyar
"Terutama pekerjaan yang prioritas, supaya bisa meningkatkan progres sebagaimana yang sudah direncanakan pemprov. Saya kira pemerintah tau apa yang harus mereka lakukan,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Pihaknya dari legislatif berharap bahwa rencana yang sudah disusun tidak meleset sehingga serapan anggaran bisa tinggi, minimal di Desember ini realisasi APBD secara keseluruhan bisa tembus di angka 90 persen.
“Kalau kita harapannya ada keterlibatan atau kerja sama semua pihak untuk memberikan atensi terhadap setiap kegiatan yang dikerjakan agar realisasi APBD di tahun-tahun berikutnya tidak menumpuk di akhir tahun,” harapnya.
Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2022 saat ini baru di angka sekitar 70 persen.
Namun, Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto menyebutkan beberapa hari terakhir ini sejumlah kegiatan sudah mulai diusulkan untuk termin. Terakhir beberapa tagihan pekerjaan sudah mulai masuk untuk usulan pencairan.
“Di sisa waktu ini, seperti biasa saya tetap optimistis (realisasi mencapai 90 persen). Sekarang ini pencairan mulai ‘kencang’, beberapa tagihan sudah ada masuk,” ujar Denny kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Senin (5/12).
Melihat kondisi ini, Denny mengaku yakin bahwa dalam beberapa hari terakhir ini realisasi APBD 2022 akan naik signifikan. Rasa optimistis realisasi APBD tembus 90 persen ini disampaikan oleh Denny karena bercermin dari capaian tahun-tahun sebelumnya. “Karena tiga tahun terakhir (realisasi APBD) kita terus di angka 90 persen,” sebutnya.
Disinggung soal upaya agar tahun depan pencairan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun seperti sekarang ini, Denny mengatakan bahwa yang memiliki kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Kalau di kami mekanisme pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Di sini penatausahaan yang penting. Artinya, OPD harus memperhatikan bahwa ada yang namanya triwulan, semester dan seterusnya,” sebut Denny.
Baca: Fitria Ajak Kader Fokus Menangkan Pileg dan Pilpres 2024
Jika dari BKAD, keinginannya APBD itu dapat terserap lebih awal. Karena jika terserap di awal, maka perputaran uang akan memberikan dampak, yakni efek dominonya jelas ke masyarakat. “Ini pasti. Yang terdampak seperti inflasi, itu bisa kita tekan. Jadi saya berharap teman-teman di OPD jangan masuk di semester kedua baru terlaksana semua, karena sekarang ini kita sudah banyak kemudahan di pengelolaan keuangan,” sebutnya.
Realisasi ini juga penting untuk menjadi perhatian, karena ada evaluasi juga dari pusat terkait daerah mana yang penyerapan keuangannya baik. Tentu diharapkan jangan sampai dana transfer yang diterima setiap triwulan itu jadi penempatan ke bank saja.
Kurator: Nanda.
