Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta untuk mendalami kekurangan anggaran gaji staf di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Menurut Marinus Gea, kekurangan anggaran DPD itu karena adanya pemekaran 4 Provinsi di Papua sehingga hal itu belum dimuat dalam anggaran DPD Tahun 2025.
Baca: Ganjar Tegaskan Kepala Daerah Harus Mampu Gali Potensi
Meskipun begitu, Marinus menekankan agar dilakukan pendalaman karena kata dia anggaran tersebut harunsya telah dibahas karena pemekaran 4 Kabupaten itu sejak tahun 2022.
“Sedikit ada persoalan tadi persoalan kekurangan anggaran gaji dan honor dan juga beserta dengan staf dari 4 Kabupaten khususnya di Papua gitu, menurut keterangan dari kesekjenan ini belum masuk dalam anggaran 2025 ya dan Komisi 13 tentu mendalami ini dan tadi saya sempat menanyakan agar di lakukan pendalaman kenapa bisa ada kekurangan pengalokasian anggaran sementara pemekaran itu kan sudah terjadi 2022” ujar Marinus Gea ke Suaranusantara.com usai Komisi XII DPR RI rapat dengan pendapat dengan Sekjen DPD RI.
“Seharunys pada proses pembahasan anggaran 2025 ini pada tahun 2024 seyogianya sudah ada karena sudah masuk perhitungan pemilihan DPD dari provinsi-provinsi yang dimekarkan” tambahnya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan meminta untuk memperioritaskan penggajian terhadap anggota DPD RI dan staf dari 4 provinsi yang telah dimekarkan tersebut.
“Tadi kami usulkan ntuk mendalami akun-akun lain diluar pos gaji staf DPD RI untuk memberikan proritas pengajian terhadap 4 provinsi dan 16 orang anggota DPD serta stafnya yang menurut kesekjenan DPD tadi belum dialokasikan” ucapnya.
