Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Marinus Gea mempertanyakan langkah konkret Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penanganan masalah HAM di Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII dengan Ketua Komnas HAM, dikutip Selasa (8/4/2025).
"Saat ini kita tahu berbagai pihak saling tidak percaya, bagaimana Komnas HAM untuk memfasilitasi, mediasi sehingga semua pihak-pihak itu bisa saling percaya?" tanya Marinus Gea.
Anggota Komisi XIII DPR RI tersebut juga mempertanyakan langkah konkret Komnas HAM dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban HAM, optimalisasi program di tengah efisiensi hingga sinergi dengan Kementerian HAM.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa sebanyak 113 peristiwa HAM terjadi di Papua pada periode Januari hingga Desember 2024.
"Ini data sampai dengan 16 Desember, ditemukan 113 peristiwa HAM, 85 kasus di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat taklimat pers bertajuk Catatan Komnas HAM: Situasi HAM di Papua 2024 di Jakarta, baru-baru ini.
Dari potret peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata, Komnas HAM menemukan sejumlah tipologi tindakan. Atnike menjabarkan, terdapat 24 peristiwa kontak tembak, empat peristiwa penyisiran, dan 23 peristiwa serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap aparat.
Di samping itu, terdapat empat peristiwa pengungsian, delapan peristiwa perusakan, 34 peristiwa penyerangan terhadap warga sipil, dan enam peristiwa kekerasan aparat penegak hukum.
Sementara itu, dari segi persebaran wilayah, peristiwa HAM paling banyak terjadi di Provinsi Papua Tengah, yaitu sebanyak 22 peristiwa di Kabupaten Intan Jaya, 17 peristiwa di Puncak, 13 peristiwa di Puncak Jaya, dan 12 peristiwa di Paniai.
