Jakarta, Gesuri.id - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dari PKB, PAN, Golkar, hingga Jokpro dan PSI dikritik banyak pihak.
Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya tahun 1998, Presiden RI kala itu Soeharto meminta saran sebelum Pemilu 1997.
Baca: Hasanuddin Puji Akan Teguran Presiden ke TNI dan Polri
'Apakah saya masih layak maju lagi dalam pemilu yang akan datang?,' demikian pernyataan Soeharto sebagaimana diungkapkan Hasanuddin.
Dan hampir semua tokoh politik dan ketua partai menyatakan Soeharto masih sangat dibutuhkan rakyat.
"Bapak adalah bapak pembangunan yang harus membawa Indonesia lebih maju', 'Kalau bukan Bapak, mau siapa lagi?'," cerita Hasanuddin yang juga eks ajudan Wakil Presiden Tri Sutrisno itu.
"'Kami semua atas nama rakyat meminta agar Bapak meneruskan kepemimpinan Bapak, ini permintaan dari rakyat'. Setelah pemilu dilaksanakan, Pak Harto menang lagi sebagai presiden dan kemudian dilantik pada tanggal 11 Maret 1998. Namun, apa kenyataannya?" ungkap dia.
TB Hasanuddin mengungkapkan tak butuh waktu lama bagi para politisi untuk pindah haluan.
Pada pertengahan Mei atau hanya 60 hari sejak Soeharto menjabat kembali di 1998, para tokoh politik dengan enteng meminta Soeharto lengser sesuai keinginan rakyat.
Baca: Hasanuddin Harap Perang Rusia-Ukraina Tak Meluas
Hasanuddin menyebut mulai dari Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, Tanri Abeng, dan sejumlah nama lainnya menandatangani surat tertanggal 20 Mei 1998 yang ditujukan untuk memecat Soeharto.
Sebab itu di masa kini, Hasanuddin meminta semua pihak waspada. Ia khawatir bahwa usul penundaan Pemilu 2024 saat ini adalah bibit skenario yang sama pada saat lengsernya Soeharto.
"Waspada dengan jebakan maut para politisi. Saya memiliki kekhawatiran apakah drama ini akan terjadi lagi di 2024? Mudah-mudahan saja tidak," ujar Anggota Komisi I DPR RI itu.
