Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan, pembubaran Front Pembela Islam (FPI) adalah bentuk kehadiran negara untuk menjamin hidup dan tumbuhnya ruang berdemokrasi.
“Seperti menjamin dan melindungi ruang berdemokrasi dalam masyarakat secara aman dan nyaman dari aksi-aksi organisasi yang justru sejatinya antidemokrasi,” kata Masinton di Jakarta, Rabu (6/1).
Baca: Tegas! Konsep Khilafah FPI Ahistoris dan Menyimpang
Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini sepakat dengan langkah tegas yang diambil pemerintah. Apalagi sejak awal, FPI dinilainya sudah mengganggu jalannya demokrasi di tanah air.
“Pada 1998 bersama Pam Swakarsa, FPI mengganggu aksi-aksi gerakan mahasiswa prodemokrasi yang memperjuangkan reformasi total saat itu,” tandasnya.
Untuk diketahui, usai dibubarkan, sejumlah pentolan FPI langsung mendeklarasikan ormas baru dengan nama Front Persatuan Islam.
Ormas yang dideklrasikan beberapa jam usai pembubaran itu juga memiliki singkatan yang sama, yakni FPI.
Terbaru, tokoh FPI merevisi bahwa ormas baru yang disepakati bukan lagi Front Persatuan Islam.
Baca: Gus Nabil: Pelarangan FPI Tindakan Tepat!
Disebutkan, ormas baru itu bernama Front Persaudaraan Islam yang juga disingkat FPI. “Insyaallah Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam waktu dekat diluncurkan,” kata Aziz Yanuar, Selasa (5/1).
Tim kuasa hukum HRS ini mengakui, awalnya memang disepakati bahwa namanya adalah Front Persatuan Islam.
Akan tetapi kemudian disepakati kembali bahwa namanya diganti menjadi Front Persaudaraan Islam.
