Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menegaskan gagasan penambahan masa jabat presiden menjadi tiga periode, tidak merepresentasikan semangat reformasi dan demokrasi.
"Perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 yang puncaknya 98 dengan segenap pengorbanan bisa bahkan raga. Jadi kalau datang dari kekuasaan ide tiga periode itu benar-benar tidak mengerti reformasi dan demokrasi," kata Masinton dalam diskusi bertajuk 'Bangkit Dari Kubur Jokowi 3 Periode', di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12/6).
Baca: Rifqinizamy Nilai Perlu Adanya Kodifikasi Hukum Acara
Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 lalu merupakan koreksi dan kekuasaan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun.
Karena itu, adanya amendemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode atau 10 tahun.
"Itulah konsensus dasar dalam demokrasi, kalau kemudian datang tiga periode itu ide yang mengangkangi demokrasi," ujar Masinton.
"Kalau datangnya dari kekuasaan maka kekuasaan ini sedang tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi dan demokrasi 98 itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Masinton meminta masyarakat terutama mahasiswa untuk menolak keras jika potensi penyelewengan kekuasaan itu terjadi.
Baca: Gunhar Soroti Banyaknya Foto Erick Thohir di ATM Bank BUMN
Hal itu untuk memastikan regenerasi kepemimpinan nasional terwujud dalam Pilpres 2024.
"Tidak ada kekuasaan yang semena-mena. Kita harus memberikan kepastian kepada generasi kita yang akan datang dalam mengelola negara," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjelaskan mengapa dirinya kembali lagi mengangkat isu Jokowi 3 periode.
