Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut maraknya unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di sejumlah daerah bukan fenomena normal.
Masinton menyebut masifnya gelombang demokrasi ini menandakan kekuasaan yang zalim.
BaCa: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Kali ini kekuasaan yang zalim ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat dengan mengakali konstitusi dan perundang-undangan,” kata Masinton kepada awak media di kompleks Parlemen, Kamis (22/8).
Masinton menyebut masyarakat pro-demokrasi ini bergerak karena ingin menentang kesemena-menan kekuasaan yang telah mengakali konstitusi. Dia menilai konstitusi saat ini digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
BaCa: Ganjarist Komitmen Setia Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2029
“Kita tahu ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan nomor 90 tahun 2023 banyak kritik dari berbagai elemen. Bahwa konstitusi digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan kemudian terjadi pemilu, hasil pemilu rakyat menerima hasil itu,” kata Masinton.
Oleh karena itu, Masinton mengklaim partainya menangkap suasana kebatinan rakyat yang menginginkan demokrasi ditegakkan.
”Tidak ingin kekuasaan merobek-robek konstitusi, membegal demokrasi, dan memaksakan kehendak kekuasaannya atas nama konstitusi dan perundang-undangan yang dikangkangi,” kata dia.
