Jakarta, Gesuri.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengnstruksika kepada seluruh kader banteng yang duduk di DPRD untuk mengawasi pelaksanaan program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto.
Salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah makan bergizi gratis (MBG), yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat kecil.
Megawati menekankan pentingnya pengawasan terhadap program makan bergizi gratis.
Baca: Ganjar Pranowo Paparkan Kriteria Cawapres Idamannya
“Agar program ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat kecil,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang turut hadir dalam acara tersebut.
Megawati juga mengingatkan agar program tersebut tidak hanya sekadar dilaksanakan, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain makan bergizi gratis, Megawati juga menyoroti program food estate di Merauke, yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan. Deddy Sitorus mengungkapkan Megawati berharap anggota DPRD di Merauke dan Papua dapat mengawal program ini dengan memperhatikan ekosistem dan hak-hak masyarakat adat setempat.
“Proyek food estate harus berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kondisi ekosistem dan hak-hak masyarakat adat,” ujar Deddy terkait pengawasan program prioritas Prabowo.
Megawati juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD PDIP di seluruh Indonesia mereka memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya. Deddy menambahkan, Megawati menginginkan agar DPRD PDIP semakin terhubung dengan masyarakat agar dapat lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
“Dengan terus turun ke bawah, PDIP akan semakin menyatu dengan rakyat,” kata Deddy.
Baca: Ganjar Pranowo Hadirkan Pendekatan Yang Berbeda ke Masyarakat
Selain itu, Megawati juga menerima laporan mengenai ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Banyak aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) yang tidak dapat diakomodir oleh APBD daerah, bahkan tidak tersentuh oleh APBN.
Deddy menekankan pentingnya bagi DPRD di daerah untuk membuat laporan-laporan yang bisa diperjuangkan di tingkat pusat.
“Kami akan terus mendorong agar laporan-laporan dari daerah dapat diperjuangkan di tingkat pusat,” tambah Deddy terkait pengawasan program prioritas Prabowo.
