Jakarta, Gesuri.id - Di era kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sangat kaya dengan istilah dan berbagai jargon program, yang dijadikan simbol sebagai program inovasi Kementerian tersebut di era pemerintahan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin.
Salah satu program yang sangat identik dan kerap kali disebut dalam dunia pendidikan tanah air adalah Program Merdeka Belajar. Apa sebenarnya makna dari program tersebut?
Melansir pernyataan di berbagai media, menteri Nadiem Makarim menyebutkan alasan dan dasar pikir dari program tersebut karena selama ini banyak peserta didik kesulitan mempelajari dan mendalami minat atau bidang pelajaran yang disukai.
Oleh karena itu, Nadiem menyampaikan, kebijakan Merdeka Belajar dirancang berdasarkan keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan anak sebagai pelajar.
“Kami mendorong guru-guru untuk merancang metode pembelajaran berbasis project untuk memacu kreativitas peserta didik. Sedangkan untuk mahasiswa, mereka sekarang mendapatkan hak untuk belajar di luar program studi dan di luar kampus untuk mengikuti program kampus merdeka,” ujar menteri Nadiem di berbagai kesempatan.
Kembali ke pertanyaan di atas apa sebenarnya makna kurikulum Merdeka Belajar ? dan bagaimana dampak positif kurikulum Merdeka Belajar terhadap dunia pendidikan kita?
Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 membawa bencana besar yang berdampak bagi seluruh belahan dunia. Hampir setiap wilayah di suatu negara terkena dampak permasalahan di sektor kesehatan, termasuk sektor pendidikan.
Indonesia mengalami kehilangan pembelajaran atau learning loss baik dalam bidang numerasi maupun dalam bidang literasi, yang merupakan dampak signifikan terhadap sistem pendidikan kita. Learning loss adalah hilangnya informasi dan keterampilan pada peserta didik yang disebabkan oleh berbagai hal.
Mungkin bukan hal kebetulan, menerapkan kurikulum Merdeka Belajar adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran. Berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek, bahwa kurikulum Merdeka Belajar merupakan bagian dari kebijakan yang memiliki tujuan untuk memperkecil dampak learning loss tadi akibat pandemi Covid-19.
Kurikulum Merdeka Belajar memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan keinginannya dan mengikuti perkembangan zaman selanjutnya peserta didik akan semakin bersemangat dan lebih aktif di dalam kegiatan belajar mengajar.
Selain itu kurikulum Merdeka Bealajar juga mendorong peserta didik memiliki kreatifitas untuk menciptakan hal yang baru dan nantinya dalam belajar dapat melatih kemandirian mereka. Sehingga pada akhirnya potensi dan minat peserta didik untuk belajar juga dapat meningkat dengan baik sesuai dengan kebutuhannya.
Bagi penulis, ini menjadi faktor yang sangat penting, sebab sejak dini anak-anak bangsa sudah dilatih memahami relevansi minat dan kebutuhannya. Lalu apa dampak kurikulum Merdeka Belajar ini?
Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya semuanya merasakan dampak dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dari sisi peserta didik berdasarkan wawancara informal yang penulis lakukan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, peningkatan kemampuan peserta didik dan karakter yang baik dengan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menemukan dan mengekspresikan minat belajar mereka.
Selain itu, keterlibatan dan keaktifan peserta didik dalam pendidikan dipengaruhi oleh kurikulum ini. Di satu sisi tujuan akademik tertentu yang hanya dicatat dan ditetapkan oleh kurikulum akan menjadi tantangan bagi peserta didik untuk mencapainya.
Hal ini disebabkan karena kurikulum Merdeka Belajar ini lebih menekankan pada target numerik, sehingga sering kali membuat peserta didik merasa terlalu terbebani.
Namun sisi positif lainnya pada kurikulum ini, peserta didik tidak hanya berkonsentrasi pada angka saja, sebaliknya mereka memiliki kesempatan untuk mengkaji topik lain seperti karakter, proses berpikir, dan proses pengambilan keputusan yang akan membantu mereka dalam jangka waktu yang panjang menjadi manusia yang mampu menjawab tantangan zaman ke depan dan dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa dan negeri ini.
Nasib Kurikulum Merdeka Belajar di Era Menteri Selanjutnya
Seperti kita ketahui bersama bahwa para menteri adalah pembantu presiden. Mengutip pernyataan presiden Jokowi yang seringkali dilontarkan, bahwa kementerian tidak memiliki visi misi secara tekstual, melainkan hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki visi dan misi.
Membacan visi misi bidang pendidikan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemendikbudristek menerjemahkan visi ini dengan mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan kurikulum Merdeka Belajar.
Melihat semangat dari kurikulum ini yang sangat substansial bagi peningkatan karakter anak bangsa, penulis berpendapat bahwa selayaknya kurikulum ini tetap harus dipertahankan meski terjadi pergantian kekuasaan di negeri ini.
Dan penulis sangat optimis dengan jargon dan visi yang diusung oleh Prabowo-Gibran pada masa kampanye, dengan isu keberlanjutan visi-misi Jokowi, maka kurikulum Merdeka Belajar akan terus dilanjutkan dengan perbaikan dan evaluasi tentunya di berbagai dimensi yang menjadi titik kekurangan.
Bagi penulis, Mendikbudristek pemerintahan selanjutnya tidak boleh kebablasan memaknai diksi inovasi dan pembaharuan. Entah siapapun yang akan dipercaya sebagai Mendikbudristek oleh presiden terpilih, hendaknya cermat memutuskan bahwa kurikulum ini layak dilanjutkan atau akan tutup buku seiring berakhirnya jabatan Mas Menteri Nadiem Makarim.
Karena perlu juga dipertimbangkan betapa akan rumitnya permasalahan di lembaga pendidikan kita yang dialami oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan jika kurikulum yang baru saja dijalankan lantas diganti lagi dengan kurikulum baru atas nama inovasi dan perubahan menteri baru.
Bukan tanpa alasan penulis merasa yakin dan optimis bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini akan terus dilanjutkan di era Prabowo-Gibran.
Mengingat program makan siang gratis yang selama ini disebut sebagai program unggulan mereka, sangat relevan bila dikolaborasikan dengan penguatan kurikulum Merdeka Belajar, mengingat kedua program dan kebijakan ini memiliki objek sasaran yang sama, yaitu peserta didik di lembaga pendidikan.
Asalkan program makan siang gratis dari sisi anggaran tidak menyentuh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Penulis: Amilan Hatta, Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumbawa
