Bogor, Gesuri.id – Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) membeberkan peranan dan strategi pengelolaan wilayah perbatasan di hadapan mahasiswa-mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Dalam kuliah umum berjudul "Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Memperkuat Ketahanan Bangsa" di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/5), Tjahjo mengajak para sivitas akademika di IPB agar turut mendukung pembangunan di wilayah perbatasan.
Baca: Tjahjo: Percepatan Pembangunan Era Jokowi Luar Biasa
"Pengelolaan perbatasan negara mengandung dua dimensi yakni pengelolaan batas wilayah negara (border line) dan pembangunan kawasan perbatasan (border area)," tunjuknya.
Dalam paparannya, Tjahjo menjelaskan, pengelolaan perbatasan memiliki nilai yang sangat strategis dan penting, karena terkait langsung dengan upaya penegakan kedaulatan negara, penegakan pertahanan dan keamanan negara, pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, tanggung jawab negara dalam membangun daya saing warga masyarakat perbatasan untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat negara tetangga.
Baca: Mendagri Minta Ceramah Agama Berpolitik Merujuk Kitab Suci
"Kedua aspek tersebut secara bersama-sama menentukan wajah negara kita dalam berhadapan dengan negara-negara tetangga," katanya.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan penjabaran dari agenda strategis Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK sebagaimana tertuang dalam Nawacita ke-3. Yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan atau pelaksanaan antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, juga masyarakat atau dunia usaha dalam pengelolaan perbatasan negara yang telah dapat mewujudkan hasil yang konkret.
"Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang terkoodinasi dan terpadu, kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini dapat diperbaiki," imbuhnya.
Baca: Dua Menteri Panen Padi di Merauke
Dengan upaya itu, lanjutnya, pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap.
Perlu diketahui, kuliah umum tersebut dihadiri civitas akademika IPB, disaksikan pula oleh Rektor. Di saat bersamaan sebelum kuliah umum berlangsung dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BNPP dan IPB yang dilakukan oleh Sekretaris BNPP Sigit Pudjianto dengan Rektor IPB Dr Arif Satria tentang kesepahaman untuk saling mendukung dan memberi manfaat bagi pembangunan wilayah perbatasan.
