Surabaya, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan, menjelang Pilpres 2019 camat tetap sah melakukan sosialisasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, sudah menjadi kewajiban dan tugas camat dalam mensosialisasikan pencapaian kinerja yang telah dilakukan Jokowi selama menjabat.
Baca: Tjahjo Pastikan Belum Ada Kepala Daerah Ajukan Cuti Kampanye
"Camat memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan yang berhasil oleh presiden enggak ada masalah, itu disahkan," kata Tjahjo saat menghadiri rapat koordinasi nasional camat di Surabaya, Kamis (15/11).
Namun demikian, sebagai aparatur sipil negara (ASN), Tjahjo mengatakan, camat tak boleh memberikan instruksi-instruksi khusus yang dinilai dapat mengarahkan pilihan politik masyarakat.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, camat harus ikut serta dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, camat juga berkewajiban membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DAN Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mensukseskan pesta demokrasi 2019 mendatang.
"Asal jangan kampanye, eh pilih nomor sekian ya, lah itu kan kampanye, itu tidak boleh. Pokoknya camat itu netral, tetapi netralnya camat itu ya harus membantu KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pemilu ini," ujarnya.
Baca: Camat Berperan Aktif Cegah Kampanye Hitam
Maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial menjelang Pemilu 2019, Tjahjo menekankan kepada camat untuk bersinergi dengan Polri, TNI, dan tokoh agama demi menjaga ketentraman masyarakat dari SARA dan mencegah perilaku politik uang.
"Kampanye jangan sampai ada yang berujar kebencian, yang fitnah, dan mengingatkan para jurkam-jurkam (juru kampanye) agar waktu kampanye jangan sampai ada politik uang," tandasnya.
