Merauke, Gesuri.id – Dalam kunjungan ke Papua, Senin (16/4) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyaksikan langsung proses perekaman dan pencetakan Tanda Penduduk Elektronik elektronik (e-KTP) di Kantor Bupati Merauke. Dirinya berharap segera ada perbaikan sehingga proses pembuatan hanya berlangsung tak lebih dari sejam.
Saat peninjauan, Tjahjo menemukan langsung ada masyarakat yang belum bisa tanda tangan. Tentu ini menjadi salah satu kasus setiap daerah dalam melakukan perekaman.
"Blanko sudah ada, sistemnya sudah baik, maka kami mengeluarkan instruksi satu jam selesai. Kalau masyarakat mau pro aktif, mau datang, tidak ada gangguan listrik, tidak ada komputer error (rusak), itu tidak sampai satu jam selesai. Tapi memang ada masalah-malah lain di setiap daerah," akunya.
Tjahjo meyakinkan, sudah mengeluarkan Permendagri yang menitahkan proses pembuatan e-KTP berjalan cepat. "Permendagri (peraturan mendagri) sudah kami keluarkan atas intruksi Bapak Presiden, masyarakat jangan dipersulit, cepat. Tentu perlunya juga keterlibatan aktif masyarakat, selain listrik tersedia serta peralatan komputer mendukung,” tunjuknya.
Baca: Permendagri Diteken, Tjahjo: e-KTP Satu Jam Harus Jadi
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengingatkan, seluruh dokumen adminduk diberikan gratis. "E-KTP gratis, termasuk akta kelahiran, akta kematian, formulir Kartu Keluarga. Soal di daerah masih ada oknum yang nakal, ya terus kita ingatkan," tegas Tjahjo.
Baca: Mendagri: Penyelenggara Pemilu Harus Antisuap
Tjahjo menuturkan, ada kalangan yang mempermasalahkan lamanya waktu pelayanan adminduk di Indonesia. Pihak itu membandingkan pelayanan serupa dengan negara tetangga Singapura.
"Ada yang komplain, 'Kok enggak kayak Singapura? Singapura cepat-cepat'. Lah kan Singapura negara seperti kecamatan, tapi Indonesia negara besar, luas," tuturnya.
Hingga sekarang, lanjutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri hingga jajaran dinas dukcapil daerah telah merekam 97,4 persen dari 187 juta warga wajib e-KTP. Baginya, hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang dikerjakan dengan penuh kesabaran. "Ini kemajuan. Sisanya, tolong harus pro aktif masyarakatnya," imbaunya.
Baca: Menteri Tjahjo Ajak Masyarakat Perangi Narkoba
Soal ketersediaan blanko yang sering menjadi alasan, Tjahjo mengaku kalau punya stok Ditjen Dukcapil mencapai 1,7 juta keping. Sehingga, apabila daerah kehabisan blanko, untuk secepatnya menghubungi pemerintah pusat.
Dirinya menambahkan, pihaknya juga melakukan upaya jemput bola ke masyarakat. Misalnya Ditjen Dukcapil pernah melaksanakan jemput bola di suku Baduy, Banten. Lalu, di Surabaya, Jawa Timur, dibentuk pasukan motor untuk mengecek warga yang belum merekam.
"Kebanyakan masyarakat yang di kota itu yang sulit yang sibuk pulang kerja malam. Terus ada masyarakat yang lama di luar negeri sekolah, bisnis atau apa. Kadang-kadang kan sulit meluangkan waktu," tandas Tjahjo.
