Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) nasional tahun 2022.
Jumlah itu merupakan data per 6 September 2022.
Baca: Megawati: Jangan Diskriminasi dalam Pendirian Rumah Ibadah
Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat 90.690 dan instansi daerah 439.338.
Kebutuhan daerah dengan perincian 319.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPPK tenaga teknis.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah penataan honorer.
Oleh karenanya penetapan kebutuhan PPPK 2022 sekaligus menjadi komitmen nyata pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional.
"Arah kebijakan pengadaan ASN PPPK 2022 difokuskan pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks honorer K2," jelas Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2022, di Jakarta, Selasa (13/9).
Azwar Anas menguraikan saat ini fenomena yang terjadi secara nasional adalah penyebaran ASN tidak merata dan masih menumpuk di kota besar.
Sementara, proses rekrutmen, penyebaran, dan kebutuhan tiap tahun sudah sangat transparan.
Dia menyatakan bahwa arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas, yaitu pemerataan SDM ASN.
Rekrutmen pun harus jelas dan akuntabel.
"Jadi, masalahnya tidak hanya kekurangan, tetapi juga penyebaran. Bapak Presiden sangat memperhatikan luar Pulau Jawa," ungkap Anas.
Ketimpangan itu, lanjutnya, bukan semata-mata perkara jumlah saja, tetapi adanya fenomena PNS yang suka berpindah-pindah ketika mereka sudah masuk menjadi ASN.
Hal ini menyebabkan distribusi ASN PNS menjadi tidak merata, di samping alasan karena minimnya pendaftar calon ASN di daerah-daerah terpencil.
Baca: Hasto: Wali Kota Cilegon Langgar Ideologi, Konstitusi, HAM
Azwar Anas berharap bahwa ASN bukan menjadi ladang mencari pekerjaan, tetapi untuk pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Setelah diterima banyak yang minta pindah ke kota lain, makanya setiap tahun banyak tempat di luar Pulau Jawa yang kekurangan nakes dan guru," ujar mantan bupati Banyuwangi itu.
