Surabaya, Gesuri.id - Menteri Sosial, Juliari Batubara meminta Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur menekankan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) benar-benar layak untuk menerima kedua manfaat tersebut.
Baca: Mensos Harapkan PKH Mampu Kikis Radikalisme
"Kami harapkan dari Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur bisa mengecek dan memverifikasi keluarga penerima manfaat itu benar-benar layak menerimanya," ujar Juliari Batubara setelah membuka acara Sarasehan Nasional Kearifan Lokal Tahun 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Jalan Darmo, Surabaya, Rabu (4/12).
Juliari Batubara optimistis angka kemisknan di Jawa Timur dapat ditekan lagi melalui penyaluran yang tepat sasaran.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, per Maret 2019 angka kemiskinan mencapai 4,1 juta jiwa atau sekitar 10,37 persen dari total jumlah penduduk.
Angka tersebut sebenarnya sudah berkurang 179,9 ribu jiwa, jika dibanding bulan September 2018.
Namun, jumlah itu masih jauh dari target yang pernah dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menargetkan angka kemiskinan bisa menyentuh 9,44 persen.
Juliari Batubara mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur memaksimalkan program penanganan kemiskinan yang telah ada.
"Saya kira program yang sekarang seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Keuangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan itu tentunya kita jalankan terus," ungkap Juliari Batubara.
IJuliari Batubara optimistis dengan target 10 juta Bantuan Pangan Non Tunai, dan 15 juta penerima Program Keluarga Harapan yang disalurkan tahun ini bisa mengurangi angka kemiskinan.
Baca: Mensos: 95% Anggaran Untuk Bantuan Pangan dan PKH
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Subhan Wahyudiono mengatakan, berbagai upaya untuk menekan angka kemiskinan masih terus dilakukan. Termasuk pendataan keluarga penerima manfaat.
"Sekarang ini sudah pendataan. Jadi pendataan melalui BPJS, juga kordinasinya dengan BPJS. Jadi ini tidak hanya Dinsos (saja)," kata Subhan Wahyudiono.
