Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menemukan kejanggalan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona (Covid-19).
Bahkan kata Juliari pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Baca: Mensos Terbitkan Nomor Layanan Pengaduan Bansos Covid-19
Juliari mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari.
Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Akibat kejanggalan itu, Kemensos akhirnya mengambil improvisasi kebijakan. Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata. Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.
"Apabila saat diantar kepada warga ditanyakan saja, apabila tetangganya ada yang belum menerima bantuan apapun dari manapun, 'Apakah boleh dibagi sedikit?'. Hampir semua warga yang saya tanyakan menyanggupinya," ujarnya.
Juliari juga menyampaikan ada masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya.
Baca: Gani Minta Usut Tuntas Oknum Korupsi Dana Bansos Covid-19
Per Selasa (5/5), Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK.
Politisi PDI Perjuangan berharap DKI Jakarta bisa segera merampungkan data penerima bansos.
"Sisa sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari Gubernur," ucapnya.
