Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung berbagai upaya Polri untuk terus bertransformasi sebagai organisasi pelayan masyarakat yang andal, serta mampu mewujudkan slogan Presisi.
Baca: PDI Perjuangan Nomor Urut Tiga di Pemilu 2024
“Kita semua tentu mendukung berbagai langkah transformasi yang dilakukan Polri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, agar seluruh jajaran kepolisian senantiasa melayani dan memberikan rasa aman di masyarakat,” ujar Anas dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2022, di Jakarta, Rabu (14/12). Acara dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan seluruh Kapolda serta Kapolres se-Indonesia.
Anas juga mengapresiasi kiprah Polri dalam penanganan pandemi dan pengendalian inflasi. “Saya tahu betul bagaimana Polri bekerja keras menangani pandemi, serta turut mengendalikan inflasi sesuai perannya. Keberhasilan penanganan pandemi dan pengendalian inflasi telah membawa Indonesia sebagai salah satu negara yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” beber Anas.
Anas optimistis, ke depan, Polri akan semakin mampu memberikan dampak optimal dalam setiap geraknya. Semangat reformasi birokrasi berdampak itulah, kata Anas, yang menjadi fokus pemerintah sesuai arahan Presiden Jokowi.
“Seluruh elemen birokrasi pemerintah harus memberi dampak pada prioritas pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Termasuk kepolisian bisa turut mendukung pengentasan kemiskinan, sebagai contoh bagaimana Bhabinkamtibmas turut mengedukasi warga soal stunting hingga putus sekolah sebagai salah satu bagian dari variabel kemiskinan,” jelas Anas.
Anas lantas membeberkan empat kunci mewujudkan birokrasi berdampak, termasuk di lingkungan Polri. Pertama, komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran sampai satuan kewilayahan. “Kalau soal ini, tentu komitmen Kapolri tidak diragukan lagi untuk menghadirkan transformasi kepolisian,” ujar Anas.
Langkah kedua adalah percepatan penyelesaian masalah harus terkait erat dengan permasalahan yang nyata dialami masyarakat. Ketiga, kolaborasi dengan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, non-governmental organization (NGO), dan semua stakeholder.
"Keempat, kita semua perlu melakukan cara-cara yang inovatif atau out of the box dan tidak dengan cara-cara yang prosedural dan terlampau birokratis," papar Anas.
Dalam kegiatan itu, Menteri Anas memaparkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Polri sejak 2018 hingga 2021. Secara keseluruhan, predikat SAKIP dan RB dari Polri adalah BB atau sangat baik. Hasil evaluasi juga menunjukkan terjadi kenaikan nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi selama tiga tahun terakhir.
Sejak tahun 2015, terdapat 177 satwil dan satker Polri yang ditetapkan menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Rinciannya yakni 155 unit menuju WBK dan 22 unit menuju WBBM.
Secara nasional, terjadi peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Namun pada tahun 2021, Indeks Pelayanan Publik nasional mengalami penurunan menjadi 3,79 seiring dengan penambahan lokus evaluasi yang sangat signifikan.
Pada tahun 2022, dengan pembinaan yang telah dilakukan Kementerian PANRB, terjadi peningkatan indeks pelayanan publik secara nasional menjadi 3,87. "Hal ini juga sejalan dengan IPP Polri pada tahun 2022 yang juga mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen dibandingkan dengan IPP Polri pada tahun 2021," jelas mantan Kepala LKPP ini.
Baca: PDI Perjuangan Tak Mau Curi Start Kampanye, Ikuti Aturan KPU
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2022, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polresmetro sebesar 3,88 atau kategori B (Baik). Indeks masing-masing Polres/Polresta/Polrestabes/Polresmetro merupakan rata-rata dari indeks pelayanan SIM dan SKCK. Secara nasional, nilai IPP layanan SIM sebesar 3,9 (Baik) dan indeks pelayanan SKCK sebesar 3,8 (Baik).
Menteri Anas yakin, Polri bisa mencapai Presisi dibawah komando Jenderal Listyo Sigit. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Polri banyak melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Bahkan, beberapa diantaranya dijadikan sebagai percontohan Inovasi Pelayanan Publik Nasional yaitu SKCK Online, Aplikasi PolisiKu, dan SIM Online. "Saya berharap kedepannya terobosan-terobosan seperti ini selalu ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang inovatif, cepat, dan berdampak," pungkas Menteri Anas.
