Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komosi X DPR RI Mercy Chriesty Barends, mengingatkan pemerintah agar menjadikan momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, bukan menambah beban rakyat.
“Biarlah suasana kebatinan fiskal jadi urusan DPRD dan pemerintah daerah. Rakyat tidak perlu memikirkan itu. Tugas kita adalah memastikan mereka diurus dengan baik,” ungkap Mercy Barends kepada media ini, usai Rapat Koordinasi (Rakor) antara anggota DPR RI dapil Maluku, anggota DPD RI dapil Maluku, bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, bertempat di Kantor DPRD Maluku, Senin, 11 April 2025.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Mercy menjelaskan, saat ini hampir seluruh pemerintah provinsi tengah berjuang di Jakarta untuk mencari tambahan anggaran. Namun dengan postur APBN yang sudah defisit hampir Rp150 triliun di kuartal pertama 2025, ruang gerak fiskal makin sempit.
Ia pun menyoroti pemerintah bahkan telah menarik pinjaman hingga Rp250 triliun untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
“Negara sedang tidak dalam situasi mudah. Tapi saya percaya, kalau kita bekerja sama, bersinergi, dan membuka hati seperti yang terjadi dalam forum tadi, kita bisa cari solusinya bersama,” ujar legislator asal Maluku itu.
Untuk itu, politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan ketepatan data menjadi kunci dalam memperjuangkan anggaran untuk daerah. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah pusat sulit mengambil kebijakan afirmatif yang tepat sasaran.
“Data harus beres dulu. Kita mau bicara apa pun di Jakarta, kalau datanya kacau, semua tidak akan pernah tuntas,” katanya.
Mercy ini juga menekankan pentingnya fokus pada program prioritas yang langsung berdampak ke masyarakat.
Ia menyebut, belanja modal pemerintah saat ini hanya sekitar Rp330 miliar, jumlah yang sangat minim untuk mendorong pembangunan.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
“Provinsi tidak punya duit. Kita nggak bisa keroyok semua program. Belanja pegawai sudah habis untuk gaji dan tunjangan, sisanya tinggal sedikit untuk belanja publik seperti barang, jasa, dan bantuan sosial. Jadi harus betul-betul tepat sasaran,” tandasnya.
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi pendidikan dan daerah tertinggal, Mercy menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kebijakan afirmatif, khususnya untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Makanya di Komisi X kita buka semua Panja 3T. Kalau tidak kerja mati-matian, tidak mungkin kebijakan afirmatif itu terjadi. Kita harus pastikan daerah seperti Maluku mendapat perhatian khusus,” tutupnya.
