Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends, ST meminta negara, dalam hal ini pemerintah untuk bersikap adil dengan mengkaji kembali variable dalam perhitungan dana transfer pusat ke daerah yang berakibat pada ketidakadilan pembangunan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penegasan ini disampaikan Mercy Barends dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah 3T dan Marginal bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Pusat Statistik (BPS) di ruang Komisi X DPR.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai variable perhitungan besaran alokasi anggaran dengan menggunakan pendekatan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk, telah berakibat negatif terhadap kemajuan pembangunan terutama pendidikan di daerah 3T.
Mercy mengurai, selama ini alokasi dana transfer pusat ke daerah baik DAU, DAK, DBH, dan anggaran lainnya menggunakan variabel luas wilayah daratan dan jumlah pendududuk. Sementara daerah-daerah 3T sebagian besar adalah daerah kepulauan dengan luas laut di atas 90 persen.
“Maka sampai mati dan lauatan Indonesia ini kering, tetap saja terjadi ketimpangan pembangunan di Daerah 3T, karena tidak menghitung karekteristik laut sebagai variabel adminstrasi pelayanan publik. Formula daratan ditimpahkan ke daerah yang lautnya lebih luas. Ini sangat tidak adil,” kata Mercy, dikutip pada Kamis (3/4/2025).
Ia pun menekankan bahwa keterpurukan pendidikan di daerah 3T tidak hanya disebabkan oleh letak geografis yang sulit, tetapi juga oleh tingginya angka kemiskinan serta keterbatasan APBD.
Kondisi tersebut semakin memperparah ketimpangan pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan.
Menyikapi kondisi ini, Mercy mendesak pemerintah agar memasukkan luas wilayah laut sebagai variabel dalam perhitungan dana transfer pusat ke daerah.
“Ini penting, untuk menjamin pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, adil dan merata di wilayah kepulauan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Poltisi PDI-Perjuangan Maluku ini juga menyampaikan beberapa catatan kritis.
Ia berharap adanya harmonanisasi mindset antara sesama pemangku kebijakan tentang daerah 3T dan Daerah Marginal.
Pasalnya, di daerah 3T, angka kemiskinan tinggi, belum berkembang baik, APBD rendah sementara memikul beban biaya pembangunan tinggi, termsuk sektor pendidikan berbiaya tinggi.
Kemudian, keterpurukan kualitas pendidikan di daerah 3T dan marginal karena secara geografis berada di posisi 3T serta marginal berbanding lurus dengan angka kemiskinan.
“Sebagian besar wilayah ini berada di kawasan timur Indonesia yang berbasis kepulauan yang rumit,” pungkasnya.
Sumber: beritabeta.com
