Jakarta, Gesuri.id - Komisi X DPR RI sementara fokus menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia bagian timur, di antaranya Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui perbaikan infrastruktur dan kualitas pendidikan.
Sebab, kemiskinan ekstrem tersebut berkorelasi langsung dengan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan lainnya.
“Indonesia bagian timur ini rata-rata daerah-daerah yang termiskin di Indonesia. Jadi, tiga wilayah yang dikunjungi Komisi X yaitu Maluku, Papua dan NTT. Tujuan kita adalah untuk bagaimana kita keroyokan bersama untuk mengatasi kantong-kantong kemiskinan ekstrem dari sektor pendidikan,” kata Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends.
Baca: Ganjar Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Pramono-Rano
Selain itu, kata Mercy, kemiskinan ekstrem juga berdampak terhadap indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“IPM ini menyasar tiga hal. Yang pertama dari sektor pendidikan, rata-rata lama usia sekolah, kualitas pendidikannya. Yang kedua adalah angka harapan hidup, kualitas kesehatan masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah tingkat kesejahteraan masyarakatnya,” tuturnya.
Mercy menjelaskan, selama dua hari melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku, anggota Komisi X DPR RI menyasar mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan dan Perguruan Tinggi.
Dalam pertemuan kemarin Komisi X DPR RI mencatat berbagai persoalan mengemuka, di antaranya persoalan infrastruktur pendidikan mulai dari tingkat Dikdasmen sampai dengan Perguruan Tinggi.
Meski urusan pendidikan adanya di Komisi X DPR RI, namun untuk sektor infrastruktur pendidikan sendiri, dana pembangunan ruang kelas baru atau gedung sekolah baru, termasuk ruang-ruang untuk kampus misalnya, saat ini aturannya ada pada Kementrian PUPR.
“Maka itu, koordinasi sementara kita lakukan sambil menunggu Keppres dari Presiden RI. Keppres itu untuk memastikan urusan infrastruktur dikembalikan lagi ke Komisi X, supaya kita bisa mengalokasikan dananya, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa sekolah-sekolah atau seluruh infrastruktur pendidikan dari tingkat Dikdasmen sampai dengan Perguruan Tinggi semuanya bisa mendapatkan anggaran yang cukup dan merata,” harap Mercy.
Kemudian dari sisi kualitas layanan pendidikan. Dikatakan Mercy, untuk siswa, dalam pertemuan kemarin telah dibicarakan tentang bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Karena angka harapan sekolah dari SD rata-rata lulus di atas 99 persen. Masuk ke SMP turun 97 persen, sampai ke SMA turun 76 persen. Dan dari SMA ke Perguruan Tinggi turun di angka 36 sampai 40 persen.
Baca: Ganjar Tegaskan Petani Harus Sejahtera Jika Ingin Hapus Kartu Tani
“Ini sangat miris sekali, artinya ada kurang lebih 65 sampai 70 persen anak tidak mengenyam pendidikan tingkat SMA sampai dengan Perguruan Tinggi. Rata-rata lama sekolah untuk di Maluku hanya 10 tahun. Artinya setelah SMP langsung putus sekolah. Tidak bisa melanjutkan ke SMA karena rentang kendali pulau-pulau yang jauh, ekonomi keluarga dan sebagainya,” ungkapnya.
Komisi X DPR RI, kata Mercy, memastikan bahwa beasiswa untuk anak-anak mulai dari SD, SMP, dan SMA, kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah juga akan turun dengan angka yang besar.
“Saya belum bisa katakan sekarang, tapi yakinlah dengan adanya saya di Komisi X ini, alokasi beasiswa ini kita pastikan lebih dari cukup untuk aspirasi perorangan dari anggota DPR RI. Yang pasti angkanya besar sekali dari setiap anggota DPR RI. Dan mudah-mudahan bisa kita pastikan anak-anak miskin bisa bersekolah, tidak putus sekolah,” janjinya.
Mercy menyatakan harapannya yang begitu besar apabila semua itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dapat dipastikan anak-anak Maluku ke depannya menjadi anak-anak yang unggul dan berkualitas.
