Ambon, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Barends mengatakan, Pertamina dengan seluruh jaringannya di Maluku, bertanggungjawab untuk mendistribusikan seluruh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus tepat volume, tepat sasaran, dan tepat guna.
“Tidak ada gunanya kita berbicara mengenai BBM bersubsidi, kalau ada kesalahan dalam proses distribusi atau tidak tepat sasaran. Yang kedua, boleh tepat sasaran tetapi volumenya tidak sesuai. Itu juga masalah, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir adalah tepat guna. Artinya, masyarakat yang memanfaatkan BBM ini, untuk pembangunan di daerah, dan peningkatan perekonomian rakyat kecil, seperti petani, nelayan, tukang ojek, dan lain sebagainya,” ujar Barends dalam sambutannya, saat membuka kegiatan Sinergi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan DPR RI, yang berlangsung di lantai V Hotel Santika Premiere Ambon, belum lama ini.
Menurutnya, jika penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan tepat guna, maka di sana ada tindakan yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum.
Menurutnya, saat ini di Maluku sudah banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPMB) yang dibangun di sejumlah wilayah di Maluku, bahkan hingga ke daerah terluar. Namun yang menjadi persoalan saat ini yakni, menyangkut dengan kuota.
“Untuk BBM bersubsidi, dalam tahun ini saya berkeliling dan ada sejumlah catatan. Salah satunya adalah soal kuota. Ada permintaan kuota kepada Pertamina, namun yang didapat tidak sesuai dengan harapan,” beber Barends.
Dikatakan, ada beberapa proyek vital nasional belum bisa berjalan, lantaran terkendala dengan rencana tata ruang wilayah Maluku yang tidak selesai.
“Kalau provinsi tidak selesai, maka kabupaten/kota juga menunggu dan berujung tidak selesai. Sementara di dalam tata ruang wilayah Provinsi Maluku, satu-satunya kabupaten/kota yang bisa disinggahi dengan program kegiatan nasional yaitu, Kota Ambon. Untuk itu, marilah kita bergerak bersama-sama, terutama mereka-mereka yang bertanggungjawab, untuk menjaga ketahanan energi di Maluku,” pungkas Mercy.
Dia menegaskan, harus ada jaminan soal ketahanan energi. Jangan sampai ketika ada proyek pembangunan yang besar, tetapi masyarakat kesulitan dalam mencari BBM jenis minyak tanah dan solar.
“Bagaimana cara kita meyakinkan investor-investor besar, untuk misalnya mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang lain, sementara BBM saja susah didapat. Olehnya itu, kita harus bekerjasama,” tandas Barends.
Sumber: teropongnews.com
