Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih, mengkritik Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan dari temuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution yang menemukan sejumlah obat esensial kosong.
Poin yang dikritik atau disoroti Meryl adalah alasan yang dikemukakan Direktur RSU Haji, menyebut obat belum dibayar disebabkan “belum adanya dana”.
Ia menilai alasan itu tidak dapat diterima, dan justru mengindikasikan lemahnya perencanaan serta manajemen keuangan rumah sakit.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
“RSU Haji Medan ini milik provinsi dan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
"Setahu kami, laporan keuangan menunjukkan surplus anggaran pada tahun lalu. Sangat aneh kalau dikatakan tidak ada dana untuk membeli obat yang dibutuhkan pasien,” ucapnya menambahkan.
Meryl mempertanyakan, aliran dana surplus tersebut apabila tagihan ke vendor obat justru dibiarkan menunggak.
Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya bahkan mengungkap RSU Haji Medan memiliki utang obat yang signifikan.
“Laporan BPK mencatat per 31 Desember 2022 terdapat Rp11,17 miliar utang biaya obat yang belum dibayar RS Haji," katanya.
Parahnya lagi, lanjut Meryl, BPK menemukan ketidaksesuaian pencatatan utang antara pihak RS Haji dan vendor (selisih sekitar Rp384 juta) akibat perbedaan waktu pengakuan utang.
Wakil Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu mengatakan, data audit tersebut menunjukkan ada persoalan serius dalam tata kelola keuangan RSU Haji Medan.
“Jika pada laporan keuangan rumah sakit tampak seolah surplus, tetapi di sisi lain banyak kewajiban tidak terbayar, ini jelas masalah manajemen keuangan yang harus dibenahi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Meryl membandingkan dengan kasus serupa di RSUD Dr Pirngadi Medan pada tahun lalu. Saat itu, muncul keluhan dokter soal obat habis yang dituding menjadi penyebab pasien meninggal.
“Wali Kota Medan, pada saat itu Bobby Nasution langsung merespons tegas ‘tidak ada alasan stok obat habis’ karena Pemko Medan sudah memberikan dukungan anggaran kesehatan yang cukup, sehingga ketiadaan obat akibat alasan anggaran tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.
Berdasarkan data, Meryl menyampaikan ada hal yang sama berlaku di tingkat provinsi. APBD Sumut juga mengalokasikan dana besar untuk RS Haji. Pada 2023 saja, 52% dari total anggaran RSU Haji (sekitar Rp179 miliar) berasal dari subsidi APBD Provinsi.
“Jadi, tidak logis jika diklaim kekurangan anggaran. Yang kita lihat di sini kemungkinan adalah masalah tidak optimalnya penggunaan anggaran,” ucapnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Meryl berjanji akan mendalami apakah terjadi misalokasi atau kelalaian dalam pengelolaan anggaran di RSU Haji Medan. Jika memang ada surplus di satu pos namun kebutuhan vital seperti obat tidak terpenuhi, DPRD akan mendorong realokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Jangan sampai uang ada tapi tidak dipakai untuk hal yang seharusnya prioritas, malah masyarakat yang dikorbankan,” tegasnya..
Ia juga mengingatkan, bila alasannya adalah piutang BPJS Kesehatan yang belum dibayar (sehingga kas terbatas), manajemen RSU Haji tetap wajib mencari solusi jangka pendek agar pelayanan tidak terganggu.
“Prinsipnya, pasien tidak boleh menjadi korban dari persoalan administrasi dan cashflow,” ucap Meryl mengakhiri.
