Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih menyoroti dugaan pemotongan gaji sekuriti di Dispora Sumut sebagai isu serius, yang menyangkut hak pekerja dan transparansi pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan.
"Pemotongan sebesar Rp700 ribu per sekuriti, jika benar terjadi, jauh lebih besar dari potongan BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kejelasan kebijakan dan penggunaan dana tersebut. Hak tenaga kerja harus dijaga dan dijamin sesuai regulasi yang berlaku," katanya.
BaCa: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
"Saya mendesak Dispora Sumut untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan transparan mengenai masalah ini. Jika terbukti ada penyimpangan, maka harus ada langkah tegas untuk memastikan keadilan bagi para pekerja. Kami di DPRD Sumut, khususnya di Komisi E, akan mendalami persoalan ini dan memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja tidak dirugikan oleh praktik yang tidak semestinya," tegasnya.
"Kami juga mengajak seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk terus mengawal isu ini agar ada kejelasan dan pertanggungjawaban yang tegas," pungkasnya.
