Ikuti Kami

Meryl Tegaskan Penetapan UMK Untuk Lindungi Kesejahteraan Pekerja & Ciptakan Iklim Investasi yang Sehat

UMK harus mencerminkan KHL serta kemampuan perusahaan, agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha. 

Meryl Tegaskan Penetapan UMK Untuk Lindungi Kesejahteraan Pekerja & Ciptakan Iklim Investasi yang Sehat
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli Saragih menegaskan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Sumatera Utara sebagai langkah penting untuk melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.

Ia mengatakan UMK harus mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) serta kemampuan perusahaan, agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha. 

Baca: Ganjar Pertanyakan Kebijakan Pemerintah soal Kenaikan PPN

Penetapan ini juga harus sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi ketimpangan.

"Namun saya melihat masih ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah kesenjangan antara UMK di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan daya dukung ekonomi dan potensi masing-masing daerah," ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah perlu melakukan kajian lebih mendalam untuk memastikan bahwa UMK yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.

Sebagai Komisi E, dirinya juga mendorong peningkatan pengawasan implementasi UMK di lapangan. Tidak cukup hanya menetapkan UMK, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan ini. 

Baca: Ganjar Sentil Jokowi yang Tak Kembalikan KTA PDI Perjuangan

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja sama untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan. Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik eksploitasi terhadap tenaga kerja yang masih sering terjadi di beberapa daerah.

"Selain itu, saya ingin menekankan pentingnya dialog sosial yang melibatkan semua pihak—pekerja, pengusaha, dan pemerintah—dalam proses penetapan UMK. Dengan dialog yang inklusif, kita dapat mencapai keputusan yang adil dan berkelanjutan. Ke depan, saya berharap penetapan UMK dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara," ucapnya.

Quote