Jakarta, Gesuri.id - Anggota Dewan memiliki fungsi pengawasan yang penting dalam memastikan bahwa segala bentuk kebijakan dan keputusan pemerintah berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah tugas mulia ini, stigma negatif masih melekat di benak masyarakat.
Banyak yang beranggapan bahwa anggota dewan kerap menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, bahkan merugikan pihak-pihak tertentu. Contohnya, permintaan mutasi seorang ASN atau kenaikan jabatan seseorang yang belum memenuhi syarat, sering kali dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.
Hal ini diungkapkan oleh politisi muda PDI Perjuangan Meryl Rouli Saragih dalam unggahan instagranya @merylroulisaragih, Selasa (20/8).
“Untuk mengatasi hal ini, sistem meritokrasi yang baik harus diterapkan di pemerintahan. Meritokrasi adalah prinsip di mana individu memperoleh pengakuan dan kekuasaan berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka, bukan karena hak istimewa atau hubungan pribadi. Penerapan meritokrasi yang kuat sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, bebas, dan Sejahtera,” jelasnya.
Menurut anggota DPRD Sumut itu, Ada beberapa alasan mengapa meritokrasi sangat penting, pertama kesetaraan kesempatan meritokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk sukses berdasarkan kemampuan mereka, tanpa memandang latar belakang.
Kedua inovasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan memberi penghargaan kepada individu berdasarkan bakat dan usaha, meritokrasi mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Ketiga, kepemimpinan kompeten, Meritokrasi memastikan bahwa mereka yang paling layak dan berprestasi menduduki posisi kepemimpinan, menjamin bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kemampuan dan bukan koneksi,” paparnya.
Dengan penerapan meritokrasi yang kuat, diharapkan stigma negatif terhadap anggota dewan dapat dihilangkan, dan mereka dapat lebih fokus pada tugas utamanya memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga integritas demokrasi.
