Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Mufti Anam, menyoroti dugaan otoriterisme yang terjadi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Mufti Anam mengungkapkan keluhan masyarakat mengenai sulitnya izin keluar kantor misal untuk membeli makanan bagi karyawan KAI.
Baca: Efek Ganjar di Pilkada 2024 Usai Jadi Elit PDI Perjuangan
"Karena takutnya mereka, dengan otoriterisme yang terjadi di KAI, mereka kalau mau pamit ke luar, karena mereka tidak bisa makan—sampeyan tahu, Pak, di situ ada keluhan masyarakat, itu mereka, untuk membeli makan saja loh, tidak bisa," ujar Mufti Anam pada video dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu 10 Juli 2024.
Mufti mengatakan, setelah melakukan investigasi lebih lanjut dan mengangkat isu ini di media, Mufti Anam menerima banyak tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan internal KAI.
Menurutnya, sejak awal kepemimpinan Direktur Utama KAI saat ini, ada pola pemindahan atau pemberhentian terhadap karyawan yang mengkritik kebijakan perusahaan.
"Banyak orang lingkungan internal KAI bilang kepada kami, memang dirut ini, di Pak Didi ini, memang sejak awal beliau berada di sini, ketika ada kritik, anak ini pertama dipindahkannya. Kemudian diberhentikan, Pak," jelas Mufti Anam.
Lebih lanjut, Mufti Anam juga menyoroti adanya tindakan terhadap anggota DPR lainnya, yang dilakukan oleh pihak yang diduga digerakkan oleh KAI.
Baca: Adian, Ganjar, Ahok Diyakini Tingkatkan Kinerja PDI Perjuangan
"Kawan kami tadi bilang, Bu Evita mohon maaf, beliau melakukan kritik dalam rangka perbaikan, dalam rangka fungsinya, beliau jadi DPR di tempat ini, Pak, dibuli, yang itu setelah kami cek, yang melakukan buli dan melakukan gerakan-gerakan negatif di medsos adalah orang yang digerakkan oleh KAI," tambahnya.
Mufti Anam mempertanyakan kebijakan KAI yang menurutnya bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kemerdekaan karyawan. "Ini KAI gimana, sih? Kalau butuh duit ke negara. Tapi rakyat yang bernaung di dalamnya, kemerdekannya dicabut oleh KAI," tegasnya.
