Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk bergerak lebih cepat dan strategis dalam mengelola masalah lonjakan harga minyak goreng (migor) yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan pemantauan Mufti, harga minyak goreng masih berkisar di level Rp18.000 sampai di atas Rp20.000 per liter. Sselain tak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp11.000 per liter, kondisi harga migor saat ini juga belum sesuai dengan janji Menteri Perdagangan yang bakal membikin harga Rp14.000 per liter terutama di gerai-gerai pasar modern dan supermarket.
”Mendag pernah bilang harga minyak goreng akan Rp14.000 per liter di pasar modern, di supermarket. Tapi saya cek, di Pasuruan, di Surabaya, rata-rata masih berkisar Rp20.000 per liter dalam berbagai merek,” ujar Mufti, Sabtu (25/12).
Baca: Mufti Ajak BUMN Terus Berkiprah Berdayakan Umat
“Ini menyusahkan pelaku usaha, padahal akhir tahun ini ada momentum pemulihan ekonomi. Sayang sekali momentum baik tersebut bisa-bisa gagal dinikmati UMKM karena kegagalan Kemendag melakukan stabilisasi harga migor,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Mufti memaparkan, berbagai merek minyak goreng masih menawarkan harga di atas Rp20.000 per liter. Padahal, Mendag M. Lutfi pernah berjanji akan menggelontor belasan juta liter migor seharga Rp14.000 per liter terutama di pasar-pasar modern.
“Banyak pelaku UMKM yang komplain karena harga migor ini sudah berbulan-bulan mahal. Mereka bertanya bagaimana kerja Mendag, kok begini-begini saja di lapangan tidak ada perubahan,” tutur politisi dari dapil Pasuruan-Probolinggo tersebut.
Dengan harga migor yang mahal, lanjut dia, membuat UMKM terjepit. Mau menaikkan harga jual tidak mungkin karena akan ditinggal pembeli. Padahal ongkos produksi naik berlipat-lipat.
Baca: Risma Beri Semangat ke Anak-anak Yang Ikuti Vaksinasi
Dia berharap ada antisipasi dan analisis yang tepat dari Kementerian Perdagangan dalam mengelola harga kebutuhan pokok. Seharusnnya Kemendag sudah mengatur manajemen pasokan agar harga tidak melambung. Analisis-analisis seperti ini perlu dilakukan mendetil agar tidak merugikan masyarakat, tidak membuat biaya yang dibutuhkan rakyat untuk kebutuhan pangannya semakin tinggi.
“Sekarang kalau harga sudah naik, apa yang bisa dilakukan Kemendag? Operasi pasar? Tidak cukup duitnya untuk mempengaruhi harga se-Indonesia,” tegas Mufti.
“Soal minyak goreng, kami melihat respons Kemendag sangat lambat, karena kenaikan harga sudah berlangsung sejak berbulan-bulan lalu; meski memang kenaikan migor ini terkait kenaikan harga CPO sebagai bahan baku utama migor,” tuturnya.
