Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut ada warga negara asing di dalam struktur direksi PT Telkom Sigma, perusahaan yang menggarap bisnis IT services, cloud, dan solusi digital.
Mufti pun menyesali hal tersebut dan mengatakan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi adalah sektor strategis bagi bangsa dan negara.
"Sektor tersebut tidak hanya dimaknai dari usaha atau bisnis semata, tetapi lebih luas lagi adalah kepentingan strategis negara," katanya.
Baca: Mufti Ajak Milenial Terapkan Nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan
Dia memaparkan, salah satu pilar penting dan strategis di telkomunikasi adalah data. Akhir-akhir ini ramai adanya kebocoran data. Pada saat bersamaan, Telkom Sigma telah didorong untuk meningkatkan bisnis sektor data center.
"Mengingat strategisnya keberadaan Telkom Sigma, tentu harus dipertanyakan penunjukan warga negara asing. Sekali lagi, ini bukan soal bisnis semata, tetapi juga kepentingan strategis negara,” tutur Mufti.
Menurut Mufti, penunjukan WNA tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong putra-putri terbaik bangsa dapat memimpin industri strategis.
BACA JUGA: Mufti Anam Soroti Manajemen Risiko Pertamina
“Telkom Sigma masuk sektor strategis karena bisnis yang digelutinya memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi masyarakat dan perekonomian, tetapi juga kepentingan negara,” katanya.
Mufti menuturkan konteks Telkom Sigma berbeda dengan Telkomsel meskipun sama-sama bagian dari Grup Telkom.
Di Telkomsel ada manajemen dari warga negara Singapura, karena ada saham Singtel dalam jumlah besar di Telkomsel; sehingga susunan manajemen juga harus memperhatikan representasi pemegang saham.
“Pertanyaannya, di Telkom Sigma kan tidak ada saham dalam jumlah besar yang merepresentasikan kepentingan pemegang saham dari Malaysia. Namun, mengapa ada WNA di direksi Telkom Sigma?” kata Mufti.
Baca: Mufti Minta BSI Tak Anggap Sepele Akan Kebocoran Data Nasabah
Dia menyarankan agar pengangkatan itu harus dibatalkan, meskipun itu adalah kewenangan manajemen Telkom. Sebab, masih banyak SDM andal di Telkom Group.
"Masa dari 24.000 pegawai Telkom, tidak ada yang layak? Melihat banyak kader Telkom yang mendapatkan promosi di perusahaan telekomunikasi lainnya, tentunya ada kader-kader Telkom yang layak," katanya.
"Namun, sayangnya tidak ada kepedulian dan keberpihakan dari Manajemen Telkom yang sepertinya lebih pro ke SDM asing. Apa yang dilakukan Telkom tidak sejalan dengan program Presiden Jokowi yang mendorong SDM lokal untuk dapat berkiprah di negara sendiri,” imbuh Mufti.
