Pandeglang, Gesuri.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini merespons keterangan Menko PMK Muhadjir Effendy bahwa korban judi online dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapat bantuan sosial (bansos). Risma mengatakan dia siap memberi bansos bila datanya sudah siap.
"Aku nggak tahu orangnya, kalau orangnya tahu ya it's okay lah. Pekerja migran ke saya, TPPO ke saya, kusta ke saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pahala saya banyak," kata Risma di Pandeglang, Banten, Jumat (14/6).
"Kan harus ada datanya kalau nggak ada kan nggak bisa," lanjutnya.
Risma mencontohkan bantuan yang diberikan Kemensos kepada WNi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Malaysia. Dia menyebut Kemensos bisa memberikan bantuan lantaran ada data korban.
"Seperti TPPO kami punya (data) jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia itu yang kita bantu kita tangani, tapi ini ada datanya," ujarnya.
Risma mengatakan selama penerima dinyatakan miskin, mereka berhak menerima bantuan. Risma menyatakan Kemensos siap memberi bantuan jika tidak ada aturan yang melarang.
"Iya ndak papa, ini ada yang kirim surat ke saya dia katanya bekas tahanan korban HAM berat ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berhak. Judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak yakan. Pokoknya tidak dilarang oleh negara saya siap, pokoknya miskin, itu ngomongnya miskin," imbuhnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan dampak dari judi online kini makin mengkhawatirkan. Muhadjir mengatakan pihaknya akan terlibat dalam penanganan judi online dari sisi dampaknya.
"Pasti terlibat nanti Kemenko PMK tapi yang memimpin langsung Pak Kemenko Polhukam karena ini ranahnya kan bukan ranah pelayanan berkaitan dengan tugas Kemenko PMK tapi penegakan hukum," kata Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/6).
"Jadi tugas Kemenko PMK kalau memang sudah ditahan oleh Pak Menko Polhukam kita membenahi dari sisi dampaknya aja," ujarnya.
Muhadjir memberikan contoh dampak dari judi online yakni banyak masyarakat yang menjadi miskin. Pihaknya akan melakukan penanganan dengan memasukkan data warga tersebut ke dalam penerima bansos.
"Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos ya. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk melakukan pembinaan dan memberi arahan," ujar Muhadjir.
