Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Mukhlis Basri meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk mengkaji indeks demokrasi di Indonesia dan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.
Pasalnya, dia menilai pelaksanaan Pemilu 2024 sangat brutal dan ganas, bahkan menurutnya Pemilu 2024 paling parah selama ini.
Baca: Full Semringah, Ganjar Pranowo Hadiri Rakernas PDI Perjuangan V
Dia khawatir pelaksanaan Pemilu 2024 yang brutal tersebut berdampak pada indeks demokrasi.
"Saya berharap Lemhannas bisa membuat kajian terhadap demokrasi Indonesia. Apakah masih demokrasi setelah pemilu? Atau ada potensi perpecahan jika dibiarkan seperti ini," ujar Mukhlis dalam rapat bersama Lemhannas RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).
Dia menjabarkan, situasi demokrasi Indonesia terancam karena banyaknya money politics dan politik dinasti dalam Pemilu 2024 lalu.
Sekarang, para pejabat, kata Mukhlis lebih mengandalkan uang dibanding visi dan misi.
Ironisnya, cara tersebut dianggap paling jitu karena terbukti di beberapa kasus, calon pejabat yang memberikan uang terpilih dibandingkan calon yang tidak memiliki dana untuk masyarakat.
"Perlu kajian apakah sistem pemilu seperti ini bisa dipertahankan atau harus diganti? Money politics ini kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga," ucap Politikus PDI Perjuangan ini.
Baca: Ganjar: Perlu Ada Ruang 'Check and Balances' di Pemerintahan
Di sisi lain, Mukhlis menyayangkan Lemhannas tidak berperan dalam Pemilu 2024 lalu. Lemhannas dianggap Mukhlis lebih banyak diam dan enggan bersuara menanggapi kejadian-kejadian yang berpotensi merusak demokrasi.
"Lemhannas sama sekali enggak ada berpendapat soal isu demokrasi saat ini. Padahal isinya jenderal bintang dua, bintang tiga, profesor. Sementara kampus, pengamat dan akademisi semua bersuara," papar dia.
