Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Legislasi DPR RI Mukhlis Basri mengatakan, banyak sekali destinasi potensial di Tanah Air yang belum tergarap oleh pemerintah.
Ia menegaskan mesti ada kriteria yang jelas dalam menentukan skala prioritas destinasi wisata yang perlu dikembangkan di Indonesia.
“Banyak sekali destinasi wisatanya (tapi) kehadiran pemerintah masih kecil sekali khususnya untuk infrastruktur-infrastruktur daerah wisata tersebut,” ujar Mukhlis dikutip dari dpr.go.id, Selasa (9/7/2024).
Baca: Adian, Ganjar, Ahok Diyakini Tingkatkan Kinerja PDI Perjuangan
Hal sebelumnya, disampaikan Mukhlis dalam Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI terkait Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024)
“Misalnya, masalah jalannya, masalah listriknya, masalah (jaringan) komunikasinya. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
Salah satu wilayah yang menurutnya potensial sebagai destinasi wisata yakni Lampung. Menurutnya destinasi di Lampung ini tergolong cukup variatif.
“Mau melihat pulau pantai kalau di Papua sana ada Pulau tenggelam, ya, di Lampung juga, tapi belum tergarap karena kehadiran pemerintah.” jelasnya.
Makanya, ia menekankan pentingnya kriteria yang jelas. “Artinya harapan saya kalau ada prioritas-prioritas seperti itu kriterianya harus jelas, jangan karena ‘Oh ini tempat saya diprioritaskanlah’, saya mohon maaf,” tekannya.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Ke depan, dirinya berharap penentuan prioritas ini betul-betul jelas kriterianya, termasuk juga anggaran. Apalagi, ia yakin bahwa apabila potensi daerah ini bisa dimaksimalkan akan dapat menjadi pendapatan daerah.
“Indonesia ini kan penduduknya 280 juta jadi saya kira sekarang masyarakat ini butuh wisata butuh rekreasi untuk jalan-jalan seperti healing libur-libur seperti ini,” ungkapnya.
Mukhlis juga mengingatkan pentingnya sinergitas. “Jadi pemerintah sekali lagi perlu menganggarkan, bukan hanya bantuan-bantuan ini sedikit-sedikit, tapi perlu betul-betul sinergi antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten, tutupnya.
