Jakarta, Gesuri.id -;Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri menyampaikan sejumlah persoalan penting yang mendesak untuk diselesaikan di Provinsi Lampung.
Salah satu sorotan utama Mukhlis adalah persoalan ganti rugi lahan di sekitar Bendungan Marga Tiga, Lampung Timur. Ia mendesak Kementerian PUPR untuk segera menyelesaikan konflik tersebut agar proyek strategis ini dapat berjalan lancar tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat sekitar.
Baca: Kemenangan Pram-Doel di Jakarta Berkat Soliditas Semua Pihak
“Saya kedatangan 15 ketua Apdesi Lampung Timur, mereka menyampaikan persoalan lahan yang belum diganti rugi. Saya minta bisa agar segera diselesaikan. Bendungan bisa bermanfaat dan masyarakat tidak ada kerugian,” kata Mukhlis dalam rapat kerja bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, dan Kementerian Transmigrasi, Selasa (3/12).
Mukhlis juga menyoroti distribusi manfaat dari pembangunan Bendungan Way Sekampung. Ia menegaskan bendungan ini tidak boleh hanya menguntungkan satu atau dua kabupaten tertentu, tetapi harus memberikan dampak positif bagi seluruh daerah yang berada di hulu dan hilir.
“Saya empat bulan disana, warga mendapat keluhan mereka tidak mendapatkan air, jadi saya minta nati saat reses saya ajak kepala balai untuk meninjau bendungan ini. Jadi kita tau apa yang akan kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat yang merata. Kita tidak ingin ada daerah yang merasa dianaktirikan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Mukhlis juga turut merespon rencana Kementerian PUPR untuk membangun sekolah secara swadaya. Ia mengingatkan pelaksanaan program ini sering menemui kendala di lapangan, seperti konflik dengan pihak sekolah hingga campur tangan pihak eksternal, termasuk lembaga swadaya dan oknum wartawan yang bisa menghambat proyek.
Baca: Ganjar Pranowo Yakin Andika-Hendi Akan Menang di Pilgub Jateng
“Pemerintah perlu memastikan koordinasi yang lebih baik dengan semua pihak agar pembangunan sekolah ini benar-benar tepat sasaran dan tanpa hambatan berarti,” ungkapannya.
Mantan Bupati Lampung Barat menegaskan perhatiannya terhadap isu-isu krusial yang menyangkut pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Lampung. Ia berharap pemerintah pusat dapat lebih responsif terhadap permasalahan yang ia sampaikan demi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Dengan langkah proaktif seperti ini, Mukhlis Basri terus membuktikan perannya sebagai wakil rakyat yang vokal dan berdedikasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Lampung di tingkat nasional.
