Semarang, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi XI dalam rangka memeriksa kinerja BPK serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap penilaian tata kelola keuangan di Provinsi Jawa Tengah.
Musthofa mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan yang tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai auditor tetapi juga memberikan edukasi serta pengarahan.
Baca: Marinus Gea Minta BPK & KPK Awasi Penyerapan Anggaran
Selain itu, Komisi XI juga melakukan fungsi pengawasannya terhadap pemberian penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 yang ke-11 kali.
“Saya tahu bahwa BPK Provinsi Jawa Tengah melakukan pemeriksaan bukan sekedar menjadi audit yang keras dan sebagainya tetapi lebih pada edukasi yang dilakukan sehingga dalam memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah melalui proses administrasi yang komperhensif, tentu saya memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya sehingga kemudian keberadaan BPK betul-betul menjadi badan pemeriksa yang independen dan transparan,” ungkap Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (4/11).
Lebih lanjut dalam paparan Musthofa usai memimpin kunjungan kerja spesifik itu, ia menegaskan bahwa meskipun BPK telah memberikan gelar opini WTP kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bukan berarti tidak mungkin adanya temuan maupun tindak pidana, hal tersebut tetap mungkin terjadi karena berkaitan dengan moral perorangannya bukan berkaitan dengan kinerja lembaganya.
Baca: Lasarus Minta Kemenhub Tambah Anggaran KNKT
“Selama saya 10 tahun bersama BPK, saya melihat semakin kesini BPK semakin baik mulai dari BPK daerah maupun pusat. Memang ada beberapa kekurangan namun ini hanya soal administratif atau ketidaksesuaian dalam hal SOP saja tetapi secara keseluruhan BPK telah melakukan tugasnya dengan baik. Jadi dengan pemberian opini WTP bukan berarti tidak ada penyelewengan dan tindak pidana, karena penyelewengan sudah bicara soal moral hasrat, bukan melulu soal lembaganya,” tutup Musthofa.
Dari hasil kunjungan kerja spesifik terhadap BPK Provinsi Jateng, Komisi XI berharap pemeriksaan dari BPK tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
