Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyambut baik program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto.
Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi generasi muda, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Menurut Esti, program ini patut diapresiasi karena menyasar dua persoalan mendasar sekaligus: pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kehadiran Sekolah Rakyat yang dirancang berkonsep asrama untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dinilainya akan membantu anak-anak yang mengalami kesulitan akses menuju sekolah formal.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
“Sekolah Rakyat menjadi bukti negara hadir untuk anak-anak bangsa, apalagi sistem asrama ini bisa memperkuat prestasi akademik sekaligus pembentukan karakter,” kata Esti dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Esti menegaskan, meski konsep Sekolah Rakyat bukan hal baru karena pernah hadir dalam bentuk sekolah darurat, alternatif, dan kejar paket namun program ini kini memiliki struktur lebih terarah karena didukung instruksi presiden (Inpres) dan mekanisme perekrutan guru formal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Meski begitu, Esti memberi catatan penting: sebaiknya program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos, menurutnya, cukup menyuplai data masyarakat miskin ekstrem yang menjadi target penerima manfaat.
“Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat yang harus diberikan akses. Pelaksanaan teknis pendidikan sebaiknya tetap dipegang oleh Kemendikdasmen,” ujarnya.
Esti juga menyoroti rencana perekrutan guru dari lulusan PPG. Ia menilai langkah tersebut sebagai strategi menjanjikan untuk menjamin mutu pengajaran yang lebih terstandar.
Namun ia mengingatkan bahwa insentif, jaminan kesejahteraan, dan jenjang karier bagi guru harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Mereka harus punya kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah kompleks. Jangan sampai hanya kuat secara akademik, tapi rapuh dalam menghadapi realitas lapangan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, masih ada lebih dari 80 ribu desa yang minim akses pendidikan dasar. Karena itu, Esti mengingatkan bahwa tanpa dukungan lintas sektor dan anggaran yang memadai, Sekolah Rakyat akan kesulitan secara operasional dan hanya menjadi proyek sesaat.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
Ia pun menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat “buangan” pendidikan, melainkan ruang inovasi, literasi, dan pemberdayaan komunitas lokal. Esti menyarankan agar pemerintah memanfaatkan sekolah-sekolah eksisting yang jumlah muridnya minim, termasuk di wilayah kepulauan, untuk menekan biaya pembangunan dan mempercepat pelaksanaan.
“Gunakan sekolah-sekolah yang sudah ada tapi kekurangan murid sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Ini akan lebih efisien dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Komisi X DPR berharap program Sekolah Rakyat memiliki mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, dan pembiayaan berkelanjutan, agar tetap berjalan meski terjadi pergantian pemerintahan.
