Jakarta, Gesuri.id - Komisi VIII DPR RI mengingatan Kementerian Agama tidak mengalihkan anggaran pendidikan untuk program makan siang gratis.
Pasalnya tahun ini, Indonesia akan mengalami masa transisi pergantian kepemimpinan. Dimana sejumlah kebijakan dipastikan akan turut berganti.
Dengan demikian, Komisi VIII DPR berkomitmen akan terus mengawal sekaligus memastikan anggaran pendidikan tahun 2025 yang dikelola Kementerian Agama tidak dialihkan, apalagi untuk implementasi program makan siang gratis.
BaCa: Ganjarist Komitmen Setia Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2029
Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Esti Wijayati membuka agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (11/6).
Menurutnya, anggaran tersebut memang seharusnya digunakan penuh untuk memperbaiki kualitas dan infrastruktur pendidikan.
"Harapan saya, anggaran pendidikan (yang dikelola Kemenag) tidak dikurangi untuk (program) makan siang gratis. Kami memilih sikap ini supaya dunia pendidikan kita memperoleh anggaran yang memadai," ujar Esti dalam agenda tersebut.
Untuk diketahui, anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp665,02 triliun.
Angka-angka tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2025.
Usai terbitnya dokumen tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai pihak eksekutif dan DPR RI sebagai pihak legislatif sedang membahas untuk menyusun RAPBN 2025.
Sebab itu, Esti mendorong agar Kemenag memberikan data-data valid dan lugas kepada Komisi VIII DPR RI.
BaCa: Full Semringah, Ganjar Pranowo Hadiri Rakernas PDI Perjuangan V
Data ini, menurutnya, akan membantu Komisi VIII DPR RI mempertahankan argumentasi supaya anggaran pendidikan tahun 2025 yang dikelola oleh Kemenag tidak dialihkan atau dikurangi.
Dirinya pun juga meminta masukan dari stakeholder pendidikan agama untuk menentukan prioritas kerja pendidikan ke depannya.
"Kami datang ke sini juga ingin mendapatkan masukan supaya kami bisa membawa catatan untuk dibahas pada rapat Badan Anggaran DPR RI nanti bersama pemerintah " ungkap dia.
