Jakarta, Gesuri.id - Upaya negosiasi pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mendivestasikan sahamnya hingga 51 persen sudah mengikuti aturan undang-undang dan berdasar pada nilai ekonomi pancasila.
Baca: Jokowi Kembali Torehkan Prestasi atas KepemilikanFreeport
"Kami usahakan terus dalam menjalankan proses negosiasi kami mengacu pada Undang-Undang (UU), dari sisi pengelolaan sumber daya alam kami sesuaikan asas pancasila," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (3/7).
Dengan kata lain, ia menegaskan jika cara pemerintah dalam berdiskusi dengan Freeport tak melanggar aturan undang-undang. Hal ini juga merujuk pada kepatuhan terhadap perpajakan dan pengelolaan disesuaikan dengan lingkungan sekitar.
"Kalau bicara tentang keadilan sosial, bicara juga tentang persatuan Indonesia, kemanusiaan. Lihat dalam konteks UU kepatuhan terhadap lingkungan, penyesuaian terhadap lingkungan dan perpajakan, semua kami lakukan," jelas Sri Mulyani.
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan proses negosiasi divestasi saham Freeport oleh induk holding pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sudah memasuki tahap akhir. Proses penandatanganan dokumen ditargetkan selesai Juli 2018.
Secara keseluruhan, ekonomi pancasila berisikan dua elemen yang berisikan kondisi pasar dan isi pancasila itu sendiri. Dua elemen itu menjadi faktor penting bagi pemerintah untuk membuat seluruh kebijakan.
"Itu juga untuk merancang instrumen mekanisme pasar baik dalam teori dan praktik, ini juga sebagai alat untuk menentukan alokasi sumber daya," kata Sri Mulyani.
Dalam hal ini, Sri Mulyani juga mengklaim pengelolaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan dengan nilai-nilai pancasila. Tak hanya pada sila kelima yang berisi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tetapi juga pada sila pertama sampai keempat.
Baca: Pesan Megawati di Hari Ulang Tahun Jokowi
"Yang relevan terhadap ekonomi tidak hanya sila kelima tapi lima sila di Pancasila itu," tegas Sri Mulyani.
Menurut dia, aktualisasi pancasila juga diterapkan dalam konteks ekonomi pasar dengan instrumen APBN. "APBN terdiri dari penerimaan negara belanja dan pembiayaan makanya terus mendekatkan dengan pancasila."
