Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan energi terbarukan. Namun, ia menyoroti implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai masih jauh dari target.
"Saya melihat gagasan pemerintah, khususnya terkait standar ISO untuk energi bersih dan teknologi hemat energi, sangat baik. Namun, implementasinya di lapangan hanya tercapai setengahnya," ujar Novita dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BSN, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12).
Ia juga menyoroti rendahnya capaian realisasi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang baru mencapai separuh dari target 1 juta sertifikasi. Menurut Novita, salah satu kendala utama adalah persepsi masyarakat, terutama pelaku UMKM, bahwa sertifikasi SNI membutuhkan biaya tinggi.
"Banyak pelaku UMKM kita melihat standarisasi sebagai sesuatu yang mahal, baik dari sisi SNI, GMP, maupun HACCP. Jika ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar," jelas Novita.
Novita juga menggarisbawahi perlunya sosialisasi yang masif untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya standarisasi. Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi terobosan agar sertifikasi lebih terjangkau bagi UMKM.
"Kami siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan ada ide-ide konkret yang mampu menyelesaikan kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI dapat menjadi jalan keluar," tambahnya.
Tidak hanya itu, politisi perempuan satu-satunya dari Dapil Jawa Timur 7 itu juga memperingatkan dampak ekonomi yang dapat terjadi jika masalah ini tidak segera diatasi. Produk tanpa standar berpotensi ditolak oleh konsumen, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing ekonomi nasional.
"Jika UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi, ini akan membebani ekonomi nasional. Standarisasi bukan hanya tentang kualitas produk, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ekspor," tegas Novita.
Novita berharap pemerintah dapat memaparkan langkah-langkah terobosan pada rapat kerja berikutnya agar berdampak positif bagi pelaku UMKM serta perekonomian nasional.
