Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menegaskan, bahwa misi atau program Ade-Asep sudah mulai dilakukan pengkajian bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Sekretariat Daerah Pemkab Bekasi.
“Kita sudah diskusi, bantuan perlindungan hukum tersebut anggarannya melalui Sekretariat Daerah. Nah, di Sekretariat Daerah itu yang mengelola Bagian Hukum,” ujarnya kepada Radar Bekasi.
Saat pelaksanaan nanti, kata Nyumarno, Pemerintah Daerah akan menyiapkan hotline pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum serta terkait dengan HAM. Nyumarno menyebutkan bahwa ia masuk dalam tim kecil yang dibentuk oleh Bupati untuk berdiskusi dengan dinas-dinas guna merealisasikan program yang telah dijanjikan dalam Pilkada 2024.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
“Itu sesuai arahan Pak Bupati kepada kami, kebetulan saya ikut juga di tim-tim kecil yang diskusi dengan dinas-dinas. Dengan bagian hukum itu kita ketemu sudah tiga kali, salah satu yang didiskusikan mengenai program perlindungan hukum dan HAM untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi,” bebernya.
Sebagai peraih suara terbesar di Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Bekasi 2024 kemarin, Nyumarno mengungkapkan, program ini digaungkan karena Bupati Bekasi ingin menjamin seluruh warga Kabupaten Bekasi mendapat bantuan berkaitan permasalahan hukum dan HAM.
Sebagai peraih suara terbesar di Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Bekasi 2024 kemarin, Nyumarno mengungkapkan, program ini digaungkan karena Bupati Bekasi ingin menjamin seluruh warga Kabupaten Bekasi mendapat bantuan berkaitan permasalahan hukum dan HAM.
Oleh karena itu, Anggota DPRD tiga periode ini memastikan, era kepemimpinan Ade-Asep seluruh warga mendapat jaminan hukum, tanpa tebang pilih atau berat sebelah. Berdasarkan penglihatannya, kata Nyumarno, masih banyak warga tidak mampu yang takut berperkara, karena tidak mempunyai uang untuk membayar pengacara.
“Jadi setiap ada perkara, warga tidak mampu itu dapat jaminan perlindungan hukum. Artinya perlindungan advokasinya, yang kadang-kadang, mohon maaf, karena tidak mampu, kemudian berperkara takut bayar lawyer mahal. Maka Pemerintah Daerah akan memfasilitasi di zaman Ade Kunang ini,” jelasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Puji Anggota HMI yang Bersikap Kritis
Tercatat ada enam misi atau program pasangan Ade-Asep yang dituangkan saat kampanye. Pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Kedua, pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
Ketiga, membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi industri, pertanian dan pariwisata, serta memberikan akses yang lebih pada pembangunan koperasi, industri kecil dan menengah, serta sektor informal. Keempat, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
Kelima, meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan keenam, perlindungan hukum dan HAM bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi tanpa pandang bulu.
