Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono mengapresiasi rencana perubahan APBD 2025 yang akan memasukkan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid.
Seperti diketahui, perubahan penjabaran APBD 2025 yang menghilangkan hibah pondok pesantren dan masjid tersebut dibuat tanpa melibatkan DPRD telah menimbulkan polemik di masyarakat.
"Alhamdulillah, perjuangan saya dan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat berhasil dengan mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid di APBD 2025 melalui perubahan," kata Ono kepada awak media, Senin (28/4).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Ono mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam akun media sosial menyampaikan akan ada perubahan APBD yang memasukkan kembali bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid.
Besarannya sekitar Rp135 Miliar untuk Yayasan Pesantren dan Rp9 Miliar untuk Masjid.
"Saya berharap Gubernur membuat sistem membuat mekanisme untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga dan yayasan yang sudah masuk nama-namanya. Yang tidak jelas atau bodong dicoret, yang terlalu besar misalnya mendapat Rp1 M atau Rp1,5 M harus dikurangi," kata Ono.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Ono juga meminta Gubernur untuk membuka kembali usulan bagi pesantren dan masjid yang ingin mengajukan bantuan hibah, terutama pesantren dan masjid yang belum pernah menerima bantuan dari provinsi Jawa Barat.
Maka, kata Ono, SIPD perubahannya harus segera dibuka dan diumumkan secara luas ke seluruh Jawa Barat
"Sehingga, alhamdulillah kalau Gubernur seperti ini, maka era keadilan, era transparansi keterbukaan, era kolaborasi yang menjadi dasar untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan situasinya akan selalu seperti ini," tandasnya.
