Bandung, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono punya sejumlah ambisi dalam kepemimpinannya selama lima tahun ke depan. Jabatan ini resmi diembannya setelah dilantik pada Rabu (9/10/2024) bersama dengan Ketua dan tiga Wakil Ketua DPRD Jabar lainnya.
Kursi legislatifnya kini boleh baru, sebab bukan lagi kursi DPR RI di Senayan. Tapi menurut Ono, fungsi dan tujuannya masih sama, untuk masyarakat. "Saya pikir sama saja, tugas dan fungsinya kan sama. Hanya wilayahnya yang berbeda," ucap Ono.
"DPR RI skopnya nasional, DPRD Provinsi skopnya Jawa Barat. Permasalahan rakyatnya sama. Rakyat di Aceh sama di Jawa Barat pasti mengalami hal yang sama terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait dengan ekonomi, termasuk terkait dengan lingkungan hidup," katanya.
Ono membidik beberapa fokus untuk daerah asalnya ini. Lagi-lagi, Ono menyinggung soal kelanjutan sembilan calon daerah otonom baru di Jabar yang telah disetujui dan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun sembilan daerah yang telah diusulkan ialah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur. Kemudian Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan yang terakhir adalah Kabupaten Subang Utara.
"Cuma memang di Jawa Barat ini harus ada fokus karena kan APBD kita turun Rp6 triliun. Di sisi lain, hal yang harus menjadi fokus pemerintah provinsi Jawa Barat beserta DPRD yang saat ini sudah bertugas, bagaimana ngurus misalnya sembilan kabupaten kota yang kemarin juga sudah kita usulkan menjadi calon daerah otonomi baru," ucap Ono.
Ia menyoroti beberapa daerah yang indeks pembangunan manusia (IPM)-nya rendah. Selain itu juga ada jumlah pengangguran, angka lamanya hidup dan lamanya sekolah yang dirasa belum mencerminkan kesejahteraan.
Sekadar informasi, usulan ini datang dari jumlah penduduk di Jabar yang mencapai kurang lebih 50 juta jiwa. Namun kepadatan penduduk itu dianggap tidak selaras dengan jumlah kabupaten dan kota yang ada, yakni hanya 27 daerah. Sementara provinsi lain misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, punya penduduk yang lebih sedikit namun dengan wilayah yang lebih banyak.
"Cianjur, Sukabumi, Bogor, Garut, Tasik, Indramayu, ya kan. Itu wilayah-wilayah yang dari sisi indeks pembangunan manusia sangat rendah. Nah sehingga satu hal yang memang harus fokus udah lah kita sisir dulu. Kalaupun sembilan kawasan dan kota ini menjadi prioritas, paling tidak ke depan infrastruktur dasarnya yang berkaitan dengan kebutuhan real rakyat itu ya harus didorong ke sana," ucap Ono.
Ono juga bicara soal komitmen cegah KKN di tubuh DPRD Jabar. Menurutnya, harus ada transparansi di kepemimpinan DPRD yang baru. Ia juga mengatakan bahwa sudah seharusnya kursi wakil rakyat bersuara lebih lantang dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa Barat.
"Paling tidak transparansi harus dibangun bagaimana proses penyusunan APBD bukan hanya melibatkan anggota DPRD dan eksekutif, maka rakyat juga harus dilibatkan. Perguruan tinggi harus dilibatkan. Sehingga kita bersama-sama bagaimana seluruh program di Jawa Barat itu diketahui oleh masyarakat," ujar Ono.
Ono juga bicara soal demokrasi elektoral yang harus sudah dimulai. Bagaimana kinerja mereka yang duduk di kursi legislatif hingga eksekutif, harus dekat dan turun ke rakyat. Artinya, bukan sekedar pencitraan saat mencari suara.
"Sehingga kita dorong provinsi ini banyak kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, gimana membangun persepsi ke masyarakat bahwa anggota DPRD ini ya sering turun. Tidak hanya turun pada saat mau pemilihan. Kalau pada saat mau pemilihan ya tentunya pasti akan tidak dipercaya rakyat, terus oknum-oknum rakyat yang pragmatis juga memanfaatkan situasi itu," tutur Ono.
"Sehingga ke depan mudah mudahan kita bisa membuat tugas fungsi anggota DPR ini lebih sering ketemu dengan rakyat, biar rakyat ini juga tahu," harapnya.
Sumber: www.detik.com
