Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono menyoroti soal ramainya perbincangan soal pembangunan Masjid Al Jabbar yang dibiayai menggunakan duit utang dengan anggaran total mencapai Rp 1 Triliun.
Ono mengakui, jika biaya pembangunan dan pemeliharaan Masjid Al Jabbar yang sangat besar tersebut telah membuat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, ruang kelas sekolah, irigasi, dan lainnya sedikit tertinggal atau terbelakang.
Diketahui, pembangunan Masjid Al Jabbar merupakan bagian dari proyek infrastruktur yang didanai oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 3,4 triliun.
Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk membayar utang sebesar Rp3,4 triliun yang berasal dari dana PEN.
Selain membayar cicilan utang yang di antaranya digunakan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar, Pemprov Jabar ternyata juga harus menyediakan Rp 42 miliar/tahun untuk pemeliharaan masjid raya Jabar tersebut.
“Dengan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang sangat besar, maka pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, ruang kelas sekolah, irigasi, dll pastinya harus dibelakangkan,” kata Ono, pada Minggu (2/2/2025), dilansir dari www.teropongsenayan.com.
Meski demikian, Ono memahami, jika sebagai seorang pemimpin atau Gubernur Ridwan Kamil kala itu mempunyai banyak pilihan bila dikaitkan dengan program yang berpihak kepada rakyat.
“Sehingga, RK sebagai gubernur saat itu yang mempunyai pilihan membangun Al Jabar yang bersumber sebagian anggarannya dari hutang yang berjudul Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah pilihan yang menurutnya lebih baik daripada program yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat,” tegasnya.
Ono pun berharap, agar Gubernur terpilih Jawa Barat periode 2024-2029 Dedi Mulyadi dapat fokus untuk kepada persoalan infrastruktur, pendidikan kesehatan dan pangan di masa kepemimpinannya.
“Fokus infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pangan,” pungkasnya.
