Bandung, Gesuri.id - Anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono pun menyinggung kembali soal sembilan daerah otonomi baru itu di Jabar. Sekedar informasi, usulan ini datang dari jumlah penduduk di Jabar yang mencapai kurang lebih 50 juta jiwa.
Namun kepadatan penduduk itu dianggap tidak selaras dengan jumlah kabupaten/kota yang ada, yakni hanya 27 daerah. Sementara provinsi tetangga, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, punya penduduk yang lebih sedikit namun dengan wilayah yang lebih banyak.
"Terkait dengan sembilan wilayah yang kemarin sudah diusulkan menjadi daerah otonomi baru. Tentunya daerah-daerah tersebut masih perlu perhatian terkait dengan infrastruktur dasar. Bagaimana jalan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas," ucap Ono pada detikJabar, Kamis (3/10).
Selain di wilayah Papua, pemekaran wilayah juga dicanangkan di Jawa Barat. Setidaknya ada sembilan calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB) di Jabar yang telah disetujui dan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun sembilan CDPOB yang telah diusulkan, ialah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur. Kemudian Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan yang terakhir adalah Kabupaten Subang Utara.
Update terakhir, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin menjelaskan, usulan pemekaran itu terbentur aturan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB).
Saat disinggung soal dorongan kepada pemerintah pusat soal dukungan agar pemekaran di Jabar bisa segera terlaksana, Bey dengan tegas menyatakan masih menunggu aturan moratorium dicabut.
"Karena tentunya ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apabila moratorium di tingkat pusat itu dicabut, maka saya mempunyai keinginan 9 kabupaten kota calon daerah otonomi baru tersebut, menjadi prioritas untuk dibahas di pemerintah pusat," sambung Ono.
Ia menyebut, Jawa Barat punya banyak problem yang cukup kompleks mulai dari ketimpangan, kesenjangan pembangunan, masalah pendidikan, hingga kesehatan. Sebagai anggota DPRD Jabar, ia punya misi menjadikan Jawa Barat provinsi yang nyaman untuk semua kelompok, golongan, dan wilayah.
"Supaya bukan hanya Bandung sentris, tapi seluruh wilayah di Jawa Barat. Dalam arti segala persoalan di 27 kawasan-kawasan tersebut bisa terselesaikan dengan baik," ucapnya.
Di lain sisi, Ono juga menyoroti data BPS yang mencatatkan lulusan pekerja di Jabar. Dari total 23.503.598 jumlah pekerja di Jabar, ada 8.883.522 pekerja yang merupakan tamatan SD.
Sebanyak 4.229.552 pekerja tamatan SMP, 7.052.435 pekerja tamatan SMA, dan pekerja lulusan Perguruan Tinggi menyumbang angka agak lebih kecil yakni 2.888.089 orang. Data tersebut katanya, menandakan masyarakat Jabar terjebak dengan kualitas sumber daya manusianya.
"Middle income trap ya ini. Memang itulah problem kita sesungguhnya di Jawa Barat jadi kita berharap ke depan, Pemprov Jabar benar-benar bisa menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Bukan hanya kita bisa mencari ataupun membangun lapangan pekerjaan, tapi juga harus mempersiapkan keahlian, pendidikan bagi calon-calon pekerja," ujar Ono.
Ke depan, Ono pun merancang program agar para lulusan SMP dan SMA dapat didorong untuk bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, pelatihan-pelatihan juga disiapkan untuk upgrade skill di perusahaan, pabrik, dan lapangan pekerjaan yang dapat menyediakan penghasilan layak.
"Sehingga mereka tidak terjebak pada jenis pekerjaan yang rendah, yang pada akhirnya penghasilannya juga sangat rendah. Jadi paling tidak nanti kita akan lihat ya apakah memang Jawa Barat dengan RPJMD yang kemarin, sudah ada mitigasi terlebih dahulu," sambung dia.
Sumber: www.detik.com
