Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyampaikan, untuk memasukan wajib militer maka harus lebih dulu disiapkan kurikulumnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
"Paling tidak prosedurnya harus ditempuh dulu dan tentunya dalam merumuskan itu kalau bicara muatan lokal maka salah satunya bisa saja ada peraturan gubernur yang harus dibuat sebagai dasar bagi SMA, SMK, negeri dan swasta misalnya untuk bisa mengikuti itu (wajib militer)," kata Ono saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel Minggu, 23 Februari 2025.
Bahkan Ono meminta agar para kepala sekolah dan gurunya pun ikut dalam wajib militer ini.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
Dengan adanya usulan wajib militer dari Dedi Mulyadi ini, Ono menilai ini menjadi indikasi pendidikan di Jabar belum berkualitas.
"Bahwa proses belajar-mengajar di sekolah khususnya yang di bawah pemerintah provinsi Jawa Barat artinya SMA dan SMK ini banyak meninggalkan problem yang besar dari mulai ada keteledoran kepala sekolah, guru, dan lainnya yang akhirnya siswa-siswanya tidak bisa masuk dalam PDSS yang mereka bisa menempuh jalur masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi," ucapnya.
Dengan melihat kejadian yang sempat ramai beberapa waktu lalu itu, Ono melihat masih ada kepala sekolah maupun guru yang abai dengan tugas tanggungjawabnya.
Karenanya dia pun meminta agar kepala sekolah dan guru pun harus ikut dalam wajib militer ini.
"Di sisi lain apa yang telah diamanatkan undang-undang tidak boleh menahan ijazah tapi mereka masih menahan ijazah akhirnya terimbas juga murid-muridnya," tegasnya.
Ono menilai rencana wajib militer pada kurikulim SMA dan SMK merupakan hal yang bagus dalam upaya penanganan dan pencegahan geng motor dan tawuran.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Namun dia mengingatkan ada hal penting yang harus segera diperbaiki yaitu tata kelola pendidikan di Jabar.
"Tapi sekali lagi, sekolahnya dulu yang diurusi, kepala sekolahnya, gurunya dulu yang harus diurusi karena kalau kepala sekolahnya bener, gurunya bener, maka muridnya mudah-mudahan juga bisa ikut bener," katanya.
"Sehingga menurut saya, sebelum Kang Dedi Mulyadi merumuskan kurikulum untuk memasukan wajib militer di situ, tertibkan dulu kepala sekolahnya, tertibkan dulu gurunya, atau bahkan tertibkan dulu dinas pendidikan provinsi Jawa Baratnya," sambungnya
