Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono menyoroti program pompanisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.
“Perlu diketahui, bahwa banyak saluran yang tidak ada airnya, banyak saluran yang tersumbat, banyak yang dipenuhi enceng gondok. Bapak bisa cek,” kata Ono saat Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Kamis (20/6/2024).
Ia menyatakan Mentan Amran sudah lama tidak berkunjung ke Indramayu, yang merupakan kabupaten penghasil beras terbesar Indonesia.
“Itu kondisinya. Sehingga yang dibutuhkan oleh petani adalah normalisasi, baik saluran sekunder, tersier, long storage dan sebagainya,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa sungai bukan lah kewenangan Kementerian Pertanian, tapi menjadi kewenangan Kementerian PUPR.
“Kalau Indramayu, artinya di bawah BBWS, Cimanuk Cisanggarung. Dan kadang kala, sulit sekali berkoordinasi dengan mereka. Mereka yang punya kewenangan, mereka yang punya infrastruktur, mereka yang punya sarana prasarana, sulit kita untuk mengkoordinasikan normalisasi rutin,” ucapnya lagi.
Ono bahkan menegaskan normalisasi rutin ini sangat sulit dilakukan, bahkan untuk periode tahunan.
“Karena itu Pak Menteri, awal-awal dulu pernah melakukan koordinasi, antara Dirjen PSP dengan Dirjen Sumber Daya Air. Itu bisa dilakukan lagi. Punya kantor bersama, sekretariat bersama, supaya laporan bisa cepat ditindaklanjuti,” katanya lebih lanjut.
Ia menegaskan, sebelum program pompanisasi ini berjalan, harus dipastikan dahulu kondisi setiap saluran ada airnya.
“Dan perlu Embung di beberapa lokasi. Karena daerah tersebut, kalau kemarau kekeringan, saat musim hujan kebanjiran. Coba kita cek lagi, jangan sampai kejadian El Nino 2023 terjadi lagi. Membuat kita terkaget-kaget,” pungkasnya.
