Jabar, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan bila benar dugaan manipulasi data pada kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditemukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, maka akan berimbas pada kesalahan saat membuat program atau kebijakan oleh pemerintah di dunia pendidikan.
Diketahui, Kejari Indramayu mengungkap adanya data peserta didik yang dipalsukan saat dikirim ke Kementerian.
Kejari Indramayu bahkan mengungkapkan adanya niat jahat soal manipulasi data tersebut.
“Bila yang ditemukan adalah masalah data, maka itulah yang paling mendasar. Salah data, maka akan salah juga dalam membuat program atau kebijakan,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, dikutip Minggu (12/1/2025).
Ono dalam hal ini menyampaikan, Kejaksaan mempunyai program Jaksa Masuk Sekolah. Pihaknya pun mendukung program tersebut.
Lewat program itu, Kejaksaan bisa memonitoring atau melakukan pengawasan lebih lanjut.
Pihaknya juga berharap, program Jaksa Masuk Sekolah juga bisa membantu untuk memperbaiki data yang sangat fundamental karena akan sangat berarti bagi perbaikan program pendidikan khususnya di Indramayu.
Ono menyampaikan, dari keterangan Kejari Indramayu kondisi tersebut terjadi di sektor pendidikan tingkat SD dan SMP.
Pihaknya pun meminta agar temuan ini bisa jadi catatan bagi kepala daerah dan anggota DPRD di Kabupaten Indramayu.
Kendati demikian, pihaknya di DPRD Provinsi Jabar tentu tidak akan tinggal diam.
“Kami di DPRD Jabar tentunya akan terus memonitoring,” ujar dia.
Sumber: cirebon.tribunnews.co
