Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyebut 'Dewan Kolonel' loyalis Puan hanyalah guyonan.
Baca: Tawuran di Manggarai, Rio: Kemiskinan Sumber Kriminalitas
"Jadi ini di PDI Perjuangan itu di lantai 7 di ruang depan itu kan suka dipakai diskusi. Ngomong-ngomong dialek egaliter. (Para) anggota fraksi. Siapa pun boleh masuk. Kemudian dia bikin-bikin nama 'Dewan Kolonel'. Ada dewan sersan juga ada, ini biasa kan guyonan," kata Bambang Wuryanto yang akrab disapa Bambang Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).
Diketahui, munculnya 'Dewan Kolonel' terdiri dari sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan loyalis Ketua DPR RI Puan Maharani yang mendukung maju Pilpres 2024.
Lebih lanjut Pacul menegaskan 'Dewan Kolonel' loyalis Puan itu sekadar guyonan. Dia mengatakan nama 'Dewan Kolonel' itu mulanya dicetuskan oleh anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi.
"Itu kan guyonan. Mereka cuma guyonan di situ. Yang beri nama 'Dewan Kolonel' itu kan Pak Johan Budi," kata sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.
"Mereka mah nyebutnya saya brigjen, jenderal, apalah. Nggak sekalian jenderal bintang lima sekalian, saya bilang. Ketawa-ketawa aja," imbuh dia.
Meskipun demikian, Pacul menilai wajar para anggota fraksi PDI Perjuangan mendukung Puan Maharani untuk maju capres. Sebab, Puan dianggap 'komandan' di parlemen.
"Kalau di tim ini kan komandannya Mbak Puan. Mbak Puan kan pembina fraksi. Wajar aja," katanya.
Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan wacana 'Dewan Kolonel' bukan ihwal yang serius. Said memastikan pada kader tegak lurus sesuai dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Baca: Jokowi: Tidak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA
"Dipastikan sebagaimana disampaikan ketua fraksi, Pak Utut, di mana ada Dewan Kolonel tempatnya? Di mana ada dewan jenderal? Ini kan omongan sesaat saling bercanda kemudian dikutip. Nah menurut hemat saya di kami belum ada apa-apa. Kok sudah apa-apa, gitu, lo," kata Said.
"Kan kita semua taat pada ketua umum. Ketua umum belum mengeluarkan fatwa, belum statement. Lho, kok tiba-tiba ada dewan kolonel. Mungkin istilahnya nggak serem-serem amat kali," ujarnya.
Said mengatakan Puan dimandatkan partai untuk bersafari dan turun ke bawah. Hal ini, menurutnya, tak lepas dengan jabatan Puan sebagai Ketua DPR dan Ketua DPP PDI Perjuangan.
"Belumlah. Bahwa Mbak Puan turun dan sebagainya, kan memang diperintah oleh partai. Apalagi sebagai ketua DPR, masak mau duduk di atas terus, tidak turun ke bawah, ya salah. Tugas beliau itu sebagai Ketua DPP plus di pundaknya sebagai Ketua DPR, kan harus turun. Tapi kalau tidak turun dimarahin kan. Turun salah lagi kan, seakan-akan ada tim. Tidak ada tim," kata Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menilai wajar apabila kalangan anggota fraksi PDI Perjuangan mendukung Puan sebagai capres di 2024. "Kalau dukungan wajar-wajar saja lah person mendukung Mbak Puan. Itu kan kita tempatkan kepada kewajaran karena dia kader partai," ujarnya.
