Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan menyebutkan nilai-nilai luhur Pancasila harus diajarkan dengan metode transformatif sejak level dasar (PAUD), menengah atas hingga perguruan tinggi. Lewat metode tersebut maka setiap individu diajarkan agar berani mengaktualisasi diri dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.
"Jadi dengan metode seperti ini siswa atau anak didik lebih banyak berperan dan guru yang kemudian mentransformasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Intinya adalah guru perlu menggali agar peserta didik mau bercerita tentang apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari," katanya, Rabu (20/11).
Menurut Putra, sudah bukan jamannya lagi anak-anak di sekolah disuruh berdiri di depan kelas menghapal satu persatu butir-butir Pancasila seperti di era Orde Baru tersebut. Intinya Pancasila bukan pelajaran hapalan yang sangat membosankan. " Perlu metode transformatif yang aplikatif sehingga setiap anak didik bisa memahami setiap sila, merasakan dan mengalaminya langsung dalam kehiddupan sehari-hari," katanya.
Dengan mengajak partisipasi anak didik maka mereka juga belajar berdemokrasi sejak dini. Dan Pancasila juga sudah mengajarkan cara-cara musyawarah mufakat. "Nah disinilah anak didik perlu diajarkan bahwa perbedaan itu adalah baik namun jangan sampai karena adanya perbedaan itu menciptakan permusuhan. Anak didik harus belajar menerima perbedaan dengan toleransi yang tinggi tanpa memberikan label-label tertentu seperti yang saat ini banyak terjadi di masyarakat," ujarnya.
BACA : Putra : Pengembangan Minat Bakat Anak Muda Jadi Terobosan
Meski demikian, tambah Putra, tantangan utama dalam mengajarkan Pancasila dengan metode seperti ini adalah justru dari para pengajarnya sendiri. Para pengajar harus menjadi role model yang baik di sekolah dan pendidikan dan tentunya sudah berpikiran secara ideologis Pancasila. "Saat ini banyak pula pengajar yang sudah terpapar paham ideologi lain sehingga justru sangat jauh dari nilai nilai Pancasila," katanya.
Karena itu rencana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk bertemu Kementerian Pendidikan dan Kementrian Agama guna merealisasikan pelajaran Pancasila di sekolah perlu diapresiasi dengan baik. Namun, Putra berpesan agar dalam pertemuan tersebut ada semangat transformatif yang sama dalam mengajarkan nilai Pancasila sejak dini dengan cara-cara yang partisipatif.
"Selama 40 tahun lebih Pancasila kerap dibelokan dari asal usulnya yakni 1 Juni 1945 dari Pidato Bung Karno di Sidang BPUPK. Maka sudah saatnya pula untuk kita mengajarkan kembali nilai-nilai murni Pancasila dengan cara-cara yang partisipatif," ujarnya.
Memang perlu duduk bersama antara berbagai stakeholder agar memiliki visi misi yang sama dalam melakukan implementasi Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Dan Komisi X DPR tentunya punya peran untuk melakukan pengawasan agar tidak lagi kecolongan. "Apakah sistemnya sudah dijalankan dengan baik dan benar ataukah masih ada hal-hal yang meyimpang, tentu kita semua turut mengawasi dengan ketat," pungkasnya
