Ikuti Kami

Pancasila Sebagai Ruh Bangsa, Komarudin Hidayat: BPIP Perlu Lebih Keras Menjaga Nilai-Nilai Pancasila

Seperti oksigen yang menjiwai setiap tarikan napas, nilai dan semangat Pancasila mestinya hadir dalam setiap lini kebijakan dan implementasi

Pancasila Sebagai Ruh Bangsa, Komarudin Hidayat: BPIP Perlu Lebih Keras Menjaga Nilai-Nilai Pancasila
Cendekiawan, Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A.

Jakarta, Gesuri.id – Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara seharusnya menjadi ruh yang menggerakkan pembangunan bangsa dan kehidupan bernegara. Namun, ketika terjadi penyimpangan yang merusak nilai-nilai Pancasila, tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah menjadi yang paling lantang mengkritik. Ironisnya, ketika banyak penyimpangan terjadi seperti korupsi BPIP justru terlihat diam, seolah kehilangan peran yang seharusnya mereka emban.

Hal tersebut disampaikan cendekiawan Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A saat dimintai keterangan oleh gesuri.id, baru-baru ini

“Seperti oksigen yang menjiwai setiap tarikan napas, nilai dan semangat Pancasila mestinya hadir dalam setiap lini kebijakan dan implementasinya. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peta jalan (road map) dan langkah-langkah strategis dari BPIP, termasuk instrumen untuk mengawal dan memperkuat (empowering) Pancasila, terutama pada departemen-departemen yang terkait langsung dengan pelaksanaan road map BPIP,” jelasnya.

Departemen-departemen ini meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

Namun, karena BPIP belum menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang strategis, kehadiran lembaga ini kerap kali tak dirasakan manfaatnya. 

"Jika BPIP dibubarkan, mungkin saja tidak ada yang merasa kehilangan," ungkap mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah itu.

Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa BPIP diharapkan bisa menjadi agen moral yang berani bersuara ketika nilai-nilai Pancasila dilecehkan. Bahkan, di saat kalangan intelektual dan dunia kampus memilih diam, BPIP harus berada di garis depan sebagai suara kritis bangsa. 

"Sebagai langkah konkrit, BPIP seharusnya membuat indeks capaian Pancasila setiap akhir tahun, seperti yang dilakukan oleh Transparency International dalam membuat Indeks Persepsi Korupsi. Indeks ini harus disusun dengan metode yang akurat dan valid, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” paparnya.

Dengan demikian, BPIP tidak hanya menjadi pusat kajian yang pasif, tetapi benar-benar hadir sebagai penjaga utama nilai-nilai Pancasila yang menggerakkan dan menginspirasi seluruh kebijakan dan tindakan di Indonesia.

Quote