Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Panji Virgianto menyatakan, normalisasi sungai untuk mengantisipasi banjir masih menemui sejumlah kendala.
Menurut Panji, salah satu hal yang masih menjadi kendala yakni legalitas pembebasan lahan mengingat masih banyak warga yang tidak memiliki hak atas kepemilikan lahan yang sah.
"Situasi tersebut akan mengancam tidak terserapnya anggaran pembebasan lahan yang telah dialokasikan Dinas Sumber Daya Air (SDA)," ujar Panji melalui keterangan tertulis, Kamis (2/2).
Baca: Adi Sutarwijono Tegaskan Reses Sangat Penting!
Oleh karena itu, Panji menilai perlunya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar rencana kegiatan anggaran tahun 2023 untuk pembebasan lahan berjalan efektif.
“Berkoordinasi lah dengan Pemerintah Pusat, kita berharap peran Pemerintaah Pusat berkenaan dengan pembebasan lahan di bibir sungai sampai di 2023 bisa selesai apabila Pemerintah Pusat ikut berperan aktif dalam hal rekomendasi atas lahan tersebut," sambung Panji.
Selain itu ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat bersinergi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Untuk membantu menyelesaikan kendala kepemilikan sertifikat hak milik warga. Sehingga normalisasi bisa berjalan sesuai waktu yang telah direncanaka," tambah Panji.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada Faizal menyatakan kesanggupannya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembebasan lahan.
"Kita akan koordinasi dengan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan ini. Tapi tetap fokus kita menyiapkan lahan-lahan yang akan dikerjakan," ujar Yusmada.
Baca: BMI Sulut Salurkan Bantuan ke Korban Banjir & Tanah Longsor
Ia juga berharap BPN bisa bekerjasama untuk membantu Pemprov DKI Jakarta agar tidak terjadi lagi masalah pembebasan lahan.
“Kita harapkan BPN bisa bekerjasama dan membantu kita Pemprov DKI agar ini bisa terselesaikan. Mudah-mudahan tidak ada terdengar lagi pembebasan lahan yang bermasalah, selama prosedurnya diikuti secara tertib dan benar," sambung Yusmada.
Yusmada juga memaparkan bahwa, Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan anggararan senilai Rp 469 miliar untuk pembebasan lahan.
"Besaran itu diproyeksikan dapat membebaskan lahan dengan luas 4,6 hektare di tiga lokasi. Masing-masing untuk normalisasi Ciliwung, KSD Saringan Sampah di Ciliwung dan normalisasi Pesanggrahan," sambung Yusmada.
