Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti langkah -langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang belum maksimal dalam menekan perilaku korupsi di sejumlah BUMN.
Beberapa diantaranya yang cukup menonjol adalah indikasi korupsi PT.Antam dan PT.Indo Farma.
Baca: PDI Perjuangan Tugaskan Ganjar Pranowo Dalam Pilkada Serentak
“Kenapa sih zaman Pak Erick memimpin BUMN ini, korupsi Antam belum bisa dikurangi hingga 2021,” katanya dalam Raker di Komisi VI DPR, di Jakarta, Jumat (7/6).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung dan dihadiri Meneg BUMN Erick Thohir bersama Wamen Kartika Wirjoatmojo.
“Indikasi korupsi itu, bahkan mereka berani menggunakan logo-logo palsu Antam dan itu berasal dari tambang-tambang emas Ilegal,” ujarnya lagi.
“Ini pembobolan uang negara yang bekerja sama dengan Pinjol. Saya kira bukan hanya tidak profesional mengelola BUMN, tapi ini luar biasa jahatnya. Karena itu, kejadian ini tidak boleh terulang kembali,” terang Legislator peraih suara terbanyak ranking 7 secara nasional.
Namun demikian, Politisi dari Pulau Dewata ini mengapresiasi prestasi dan kinerja Meneg BUMN, Erick Thohir dalam meningkatkan setoran deviden kepada negara setiap tahunnya.
Bahkan dalam 2024 ini targetnya bisa menyetorkan sekitar Rp85 Triliun.
“Tentu ini kita apresiasi dan ucapkan terima kasih,” paparnya.
Baca: Full Semringah, Ganjar Pranowo Hadiri Rakernas PDI Perjuangan V
Disamping itu, sambung Parta, pihaknya mendukung terkait peningkatan anggaran Kementerian BUMN.
“Ya karena slot anggarannya kecil, saya sama dengan rekan-rekan yang lain, setuju penambahan anggaran,” imbuhnya.
Ditempat yang sama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan anggaran Rp 66.644.541.000 untuk 2025.
